mediamuria.com, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus terus mengintensifkan penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Pada Jumat (16/1/2026) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto didampingi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan kunjungan di salah satu posko pengungsian di Kabupaten Kudus. Salah satu upaya penaganan tersebut ditunjukkan dengan kunjungan langsung ke posko pengungsian yang berada di Aula Gedung DPRD Kudus,
Peninjauan posko pengungsian ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar para pengungsi terdampak banjir terpenuhi dengan baik. Sejumlah pengungsi tampak menempati area aula DPRD Kudus, dengan bantuan logistik berupa paket makanan, air minum, selimut, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari yang telah disalurkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan bahwa penanganan banjir di Kabupaten Kudus dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama agar penanganan bencana dapat berjalan efektif dan cepat, mulai dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan.
“Pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Penanganan banjir ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk dukungan aktif dari Destana atau Desa Tangguh Bencana,” ujar Bupati Kudus di sela-sela kunjungan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Ia menyatakan bahwa BNPB membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengajukan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pemerintah Kabupaten Kudus dipersilakan untuk mengajukan bantuan sesuai kebutuhan yang diperlukan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto di sela-sela kunjungannya ke lokasi pengungsian di Gedung DPRD Kudus bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Jumat.
Suharyanto menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar penanganan banjir dapat berjalan optimal, terutama jika kondisi cuaca ke depan masih berpotensi memicu banjir susulan.
“Jika ke depan masih terdapat kekurangan, pemerintah daerah dapat segera mengajukan permohonan bantuan,” ujarnya.
Selain memastikan kondisi pengungsi, kunjungan ini juga menjadi momentum evaluasi langkah-langkah penanganan banjir jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, Pemkab Kudus bersama BNPB saat ini fokus pada upaya pencegahan banjir susulan melalui operasi modifikasi cuaca yang telah dimulai sejak dua hari sebelumnya.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya intensitas hujan yang berpotensi kembali mengguyur wilayah Kudus dan daerah sekitarnya. Operasi modifikasi cuaca diharapkan mampu mengurangi curah hujan ekstrem sehingga debit air sungai dan saluran drainase dapat lebih terkendali.
Sementara itu, untuk penanganan jangka panjang, Pemkab Kudus mengusulkan pembangunan empat embung sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir. Embung tersebut direncanakan dibangun di Desa Setrokalangan, Mejobo, Bulungcangkring, dan Banget. Pembangunan embung ini diharapkan dapat menampung limpasan air hujan dan mengurangi risiko banjir di wilayah-wilayah rawan.
Di posko pengungsian DPRD Kudus, para pengungsi menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah. Salah satu warga yang tengah mengungsi berharap agar penanganan banjir tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menyentuh akar permasalahan yang selama ini menjadi penyebab banjir berulang.
“Harapan kami sungai Juwana bisa secepatnya dinormalisasi. Kalau sungainya normal, banjirnya juga bisa cepat surut dan tidak berulang,” ujar salah seorang warga pengungsi.
Menurut warga tersebut, meluapnya Sungai Juwana kerap menjadi penyebab utama banjir di wilayah Kudus dan sekitarnya. Normalisasi sungai dinilai menjadi langkah penting agar kapasitas tampung air meningkat dan aliran air tidak mudah meluap ke permukiman warga.
Keluhan serupa juga disampaikan pengungsi lainnya yang mengaku banjir kali ini datang cukup cepat dan menggenangi rumah hingga membuat mereka terpaksa mengungsi. Meski kebutuhan dasar di posko pengungsian relatif tercukupi, warga berharap proses pemulihan pascabanjir dapat segera dilakukan agar mereka bisa kembali ke rumah dan beraktivitas normal.
Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana banjir ini. Selain penyediaan logistik, layanan kesehatan juga disiagakan di posko pengungsian untuk memastikan kondisi pengungsi tetap terpantau, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Bupati Kudus juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat, mulai dari relawan, TNI-Polri, BPBD, tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang saling membantu. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi bencana.
Hingga saat ini, Pemkab Kudus terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan situasi di lapangan. Posko pengungsian masih disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya jumlah pengungsi. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan BNPB dan instansi terkait untuk memastikan seluruh langkah penanganan berjalan sesuai kebutuhan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan penanganan banjir di Kabupaten Kudus dapat dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya fokus pada kondisi darurat, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Bupati Kudus Dampingi Kepala BNPB Tinjau Posko Pengungsian DPRD, Pastikan Kebutuhan Warga Tercukupi
