mediamuria.com, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus terus memperkuat langkah mitigasi pascabencana sebagai bagian dari upaya pemulihan wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) ke Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta Timur, Selasa (27/1/2026).
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang selama ini menjadi tantangan besar di Kabupaten Kudus. Pertemuan itu disambut oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, sebagai bagian dari koordinasi lintas lembaga dalam memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kabupaten Kudus dalam beberapa tahun terakhir tercatat kerap mengalami bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Wilayah di sepanjang aliran Sungai Wulan serta kawasan perbukitan menjadi daerah yang paling rentan terhadap genangan dan longsor saat intensitas hujan meningkat.
Melalui pertemuan dengan BNPB, Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya untuk memperkuat mitigasi pascabencana, yakni tahapan penanganan setelah bencana yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah ini dipandang penting agar wilayah terdampak dapat pulih lebih cepat sekaligus menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kudus menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB dalam membantu penanganan dampak banjir dan longsor. Dukungan pemerintah pusat dinilai sangat membantu daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah, terutama pada sektor infrastruktur, fasilitas umum, dan permukiman warga yang terdampak.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kudus juga mengajukan permohonan bantuan alat dan sarana pendukung kebencanaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam melaksanakan rehabilitasi pascabencana, mulai dari perbaikan tanggul, normalisasi saluran air, penguatan lereng rawan longsor, hingga penataan kembali kawasan terdampak.
Mitigasi pascabencana menjadi fokus utama dalam upaya ini. Berbeda dengan mitigasi prabencana yang bertujuan mencegah dampak sebelum kejadian, mitigasi pascabencana diarahkan untuk mengurangi risiko kerusakan berulang setelah bencana terjadi. Langkah ini mencakup perbaikan infrastruktur yang rusak, penataan ruang berbasis risiko bencana, serta penguatan sistem pengendalian lingkungan.
Pemkab Kudus memandang bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya sebatas membangun kembali bangunan yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan juga mencakup upaya memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbaikan rumah warga, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, serta dukungan bagi pelaku usaha kecil menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi.
Dalam konteks tersebut, sinergi dengan BNPB dinilai strategis. Pemerintah pusat melalui BNPB memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan teknis, dukungan anggaran, serta penyediaan peralatan kebencanaan. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya pemulihan pascabencana yang terencana dan terintegrasi. Pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang agar wilayah yang dibangun kembali menjadi lebih aman.
Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Kudus yang mulai mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. Penataan kawasan bantaran sungai, penguatan lereng perbukitan, serta peningkatan kapasitas drainase menjadi beberapa program prioritas yang diarahkan untuk mengurangi potensi bencana di masa mendatang.
Selain infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan kebencanaan, mulai dari perencanaan rehabilitasi hingga pengelolaan risiko bencana berbasis data dan pemetaan wilayah rawan.
Upaya mitigasi pascabencana ini diharapkan mampu membangun ketahanan wilayah secara jangka panjang. Dengan sistem pemulihan yang kuat, setiap bencana yang terjadi tidak lagi menimbulkan dampak sebesar sebelumnya. Wilayah yang telah direhabilitasi diharapkan lebih siap menghadapi ancaman banjir dan longsor.
Di sisi masyarakat, langkah Pemkab Kudus mendapat respons positif. Warga di wilayah rawan berharap pemulihan pascabencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang. Perbaikan tanggul, normalisasi sungai, serta penataan kawasan dianggap sangat penting untuk mencegah genangan berulang.
Beberapa warga menilai bahwa banjir dan longsor selama ini tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh perubahan tata guna lahan dan sistem drainase yang kurang memadai. Oleh karena itu, pemulihan pascabencana perlu disertai dengan penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Ke depan, Pemkab Kudus berencana terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain BNPB, pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah provinsi, balai besar wilayah sungai, serta instansi teknis lainnya. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari visi Pemkab Kudus dalam membangun daerah yang tangguh bencana. Dengan mitigasi pascabencana yang terencana, diharapkan risiko kerusakan dapat ditekan dan masyarakat dapat hidup lebih aman.
Melalui sinergi dengan BNPB, Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada tahap darurat. Pemulihan pascabencana menjadi fondasi penting dalam membangun kembali wilayah terdampak sekaligus mempersiapkan daerah menghadapi tantangan bencana di masa depan.
Dengan komitmen tersebut, Kudus berupaya menjadikan setiap peristiwa bencana sebagai pelajaran berharga untuk memperkuat ketahanan wilayah, melindungi masyarakat, dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Pemkab Kudus Perkuat Mitigasi Pascabencana, Sinergi dengan BNPB Dorong Pemulihan Banjir dan Longsor
