mediamuria.com, PATI – Suasana di Pengadilan Negeri (PN) Pati pada Kamis, 5 Maret 2026, dipenuhi ratusan masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung pembacaan putusan perkara pemblokiran Jalan Pantura Pati–Juwana yang menyeret dua terdakwa, Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok. Sidang yang digelar secara terbuka tersebut menjadi puncak dari rangkaian proses hukum yang telah berlangsung cukup lama dan menyita perhatian publik, khususnya masyarakat Kabupaten Pati dan sekitarnya.
Majelis hakim yang memimpin jalannya sidang akhirnya membacakan putusan yang cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Dalam amar putusan yang dibacakan di ruang sidang Cakra, kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum. Namun demikian, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman penjara yang harus dijalani secara langsung.
Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Fauzan dengan didampingi dua hakim anggota, yakni Wira Indra Bangsa dan Muhammad Taofik. Ketiganya secara bergantian membacakan pertimbangan hukum sebelum akhirnya sampai pada amar putusan yang menjadi inti dari sidang tersebut.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum secara bersama-sama di muka umum. Meski demikian, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana pengawasan kepada kedua terdakwa.
Hakim Ketua Muhammad Fauzan dalam pembacaan amar putusan menyatakan bahwa kedua terdakwa dijatuhi pidana pengawasan dengan masa percobaan selama enam bulan. Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan agar kedua terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan tersebut diucapkan.
Putusan tersebut langsung disambut dengan reaksi beragam dari para pengunjung sidang yang sejak awal mengikuti jalannya proses hukum. Banyak di antara mereka yang datang sebagai bentuk dukungan terhadap kedua terdakwa yang selama ini dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang menyuarakan aspirasi.
Kasus yang menjerat Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok sendiri bermula dari peristiwa pemblokiran Jalan Pantura Pati–Juwana yang sempat menjadi perhatian publik. Jalan tersebut merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Pantura Jawa Tengah, sehingga setiap gangguan terhadap jalur tersebut memiliki dampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.
Peristiwa pemblokiran jalan tersebut kemudian berujung pada proses hukum yang menyeret dua nama tersebut sebagai terdakwa. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada awal persidangan, keduanya didakwa dengan sejumlah pasal yang memiliki ancaman hukuman cukup berat.
Beberapa pasal yang dikenakan kepada kedua terdakwa antara lain Pasal 192 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindakan mengganggu sarana transportasi atau jalan umum. Selain itu, keduanya juga didakwa melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta Pasal 169 KUHP yang berkaitan dengan persekutuan atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan.
Dari sejumlah pasal yang dikenakan tersebut, ancaman hukuman yang dihadapi kedua terdakwa sebenarnya tidak ringan. Jika merujuk pada ancaman maksimal dari pasal-pasal tersebut, hukuman yang dapat dijatuhkan bahkan bisa mencapai hingga sekitar sembilan tahun penjara.
Ancaman hukuman yang cukup berat tersebut sempat menjadi perhatian publik sejak awal proses persidangan. Banyak pihak yang mengikuti perkembangan perkara ini karena menilai kasus tersebut berkaitan dengan dinamika sosial di tengah masyarakat.
Namun dalam perjalanan proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pati, tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengalami perubahan dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam dakwaan awal. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya akhirnya meminta agar kedua terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh bulan.
Tuntutan tersebut sudah jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan pada awal perkara. Meski demikian, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memiliki pandangan tersendiri sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap kedua terdakwa.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai berbagai aspek yang muncul selama proses persidangan berlangsung. Mulai dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, hingga kondisi sosial yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.
Setelah melalui rangkaian pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Hakim memutuskan menjatuhkan pidana enam bulan penjara kepada kedua terdakwa, namun dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani karena diberikan dalam bentuk masa percobaan.
Artinya, hukuman enam bulan tersebut tidak dijalankan secara langsung oleh kedua terdakwa selama mereka tidak melakukan pelanggaran hukum dalam masa percobaan yang telah ditentukan oleh pengadilan.
Dengan putusan tersebut, kedua terdakwa secara praktis dapat kembali ke tengah masyarakat setelah sebelumnya menjalani proses penahanan selama proses hukum berlangsung.
Perjalanan kasus ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam aspek ancaman hukuman sejak awal perkara hingga putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Jika pada awal dakwaan ancaman maksimalnya bisa mencapai sembilan tahun penjara, maka dalam tuntutan jaksa turun menjadi sepuluh bulan penjara.
Sementara itu, dalam putusan hakim, hukuman tersebut kembali turun menjadi enam bulan penjara dengan masa percobaan. Dengan demikian, kedua terdakwa tidak harus menjalani hukuman penjara secara langsung.
Penurunan tersebut menjadi salah satu hal yang cukup menarik perhatian dalam perjalanan perkara ini. Proses hukum yang panjang akhirnya bermuara pada putusan yang dinilai lebih ringan dibandingkan dengan ancaman awal yang sempat disampaikan dalam dakwaan.
Bagi masyarakat yang mengikuti jalannya perkara ini, putusan tersebut menandai berakhirnya salah satu proses hukum yang cukup menyita perhatian publik di Kabupaten Pati.
Sidang pembacaan putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pati itu sekaligus menjadi penutup dari rangkaian proses hukum yang telah berjalan selama beberapa waktu terakhir. Setelah putusan dibacakan dan perintah pembebasan dari tahanan disampaikan, kedua terdakwa resmi dapat kembali menghirup udara bebas.
Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana proses hukum berjalan melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya sampai pada keputusan akhir di pengadilan. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, tuntutan jaksa, hingga putusan hakim.
Dengan berakhirnya sidang putusan tersebut, perkara yang sempat menjadi sorotan publik itu kini telah memiliki kepastian hukum. Putusan majelis hakim menjadi penentu akhir dari perjalanan panjang proses hukum yang melibatkan Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok.
Bagi sebagian masyarakat yang mengikuti jalannya persidangan, putusan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap perkara memiliki dinamika tersendiri dalam proses hukum. Dari ancaman hukuman yang berat di awal hingga akhirnya berujung pada hukuman percobaan, perjalanan kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana proses peradilan berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ditulis oleh : Syam
Jurnalis Media Muria
Baca Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Setelah Jalani Proses Hukum Panjang, Botok–Teguh Dinyatakan Bebas Dalam Hasil Sidang Putusan di PN Pati,
