Pernyataan Anggota DPR Soal Donasi Banjir Sumatra Viral, Publik Soroti Diksi Dan Narasi Negara Hadir

mediamuria.com, Jakarta – Bencana banjir yang menimpa Pulau Sumatera merupakan masalah yang serius, setiap pernyataan ataupun tanggapan akan selalu menjadi sorotan publik. Kemarin dalam rapat DPR pernyataan anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut menuai perhatian luas publik. Hal ini dikarenakan ucapan Endipat yang dinilai menyinggung besaran donasi masyarakat untuk korban banjir di Sumatra, khususnya wilayah Aceh, pernyataan tersebut viral di media sosial dan memicu perdebatan tentang sensitivitas pejabat publik, peran relawan, serta narasi kehadiran negara dalam penanggulangan bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat resmi Komisi I DPR RI dengan Komdigi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025). Dalam forum itu, Endipat menyoroti maraknya informasi di ruang digital yang menurutnya, membentuk persepsi seolah-olah negara tidak hadir dalam penanganan banjir di Sumatra.

“Orang-orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” kata Endipat dalam rapat tersebut.

Cuplikan pernyataan itu kemudian beredar luas di media sosial setelah diunggah oleh sejumlah akun politik dan informasi publik. Potongan video dan poster digital dengan judul bernada provokatif membuat pernyataan tersebut cepat viral dan menuai respons beragam dari masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai terlalu meremehkan donasi yang telah dilakukan. Sebelumnya memang Pemerintah dianggap lambat dalam menangani masalah bencana tersebut, sehingga banyak insiatif para warga yang lebih cepat daripada Pemerintah.

Sebelum pernyataan Endipat viral, perhatian publik lebih dulu tertuju pada aksi solidaritas yang dilakukan Ferry Irwandi, seorang kreator konten, podcast, dan figure publik yang dikenal lewat konten edukatif-kritis ini mengumumkan donasi dari himpunan dana dari masyarakat sebesar Rp10 miliar untuk membantu korban banjir di wilayah Sumatra. Donasi tersebut disampaikan secara terbuka dan diapresiasi luas sebagai bentuk kepedulian cepat dari masyarakat terhadap korban bencana.

Aksi Irwandi tersebut ramai dibahas di media sosial dan media daring, bahkan menjadi simbol solidaritas publik di tengah situasi darurat. Banyak warganet menyebut donasi itu sebagai contoh nyata empati masyarakat yang bergerak cepat saat bencana terjadi.

Namun, di titik inilah perdebatan mulai menguat. Pernyataan Endipat yang menyinggung “cuma Rp10 miliar” dianggap sebagian publik sebagai bentuk sindiran yang tidak sensitif terhadap semangat gotong royong. Sejumlah warganet menilai, membandingkan donasi masyarakat dengan anggaran negara adalah pendekatan yang keliru dan berpotensi meremehkan kerja relawan serta kontribusi warga.

Di sisi lain, jika dilihat dari konteks rapat, Endipat sebenarnya tidak secara langsung menyasar pemberi donasi. Ia menekankan bahwa negara telah mengalokasikan dana triliunan rupiah ke Aceh melalui berbagai skema, mulai dari anggaran penanggulangan bencana, dana otonomi khusus, hingga alokasi APBN dan APBD selama bertahun-tahun. Kritiknya lebih diarahkan kepada narasi digital yang dinilainya menutup fakta kehadiran negara.

Dalam rapat tersebut, Endipat meminta Komdigi berperan aktif memastikan informasi yang beredar di ruang publik tetap berimbang. Menurutnya, pemberitaan dan konten media sosial yang hanya menonjolkan donasi publik tanpa menyertakan peran negara dapat membentuk persepsi keliru di masyarakat.

Polemik ini kemudian berkembang menjadi diskusi yang lebih luas tentang komunikasi publik pejabat negara di tengah situasi bencana. Sejumlah pengamat komunikasi politik menilai diksi yang digunakan Endipat kurang tepat secara empatik, meskipun substansi yang ingin disampaikan berkaitan dengan perlindungan reputasi negara.

Dalam isu kebencanaan, bahasa empati sangat penting. Publik lebih sensitif terhadap nada dan pilihan kata dibanding konteks teknokratisnya itu yang menyebabkan setiap penyataan akan selalu menjadi sorotan publik. Sementara itu, kalangan relawan dan aktivis kemanusiaan mengingatkan bahwa kehadiran negara dan solidaritas masyarakat seharusnya tidak dipertentangkan. Menurut mereka, donasi publik justru menjadi pelengkap kerja negara, terutama dalam fase tanggap darurat ketika kebutuhan di lapangan sangat mendesak.

Hingga kini, belum ada klarifikasi lanjutan secara khusus dari Endipat Wijaya terkait viralnya pernyataan tersebut di media sosial. Namun di internal DPR, sejumlah anggota mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan kritik, terlebih dalam isu yang berkaitan langsung dengan penderitaan korban bencana.

Di lapangan, penanganan banjir di Sumatra terus berjalan. Pemerintah pusat dan daerah tetap menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta melakukan upaya pemulihan pasca bencana. Di saat yang sama, relawan, komunitas sipil, dan masyarakat umum terus menggalang bantuan sebagai wujud solidaritas.

Polemik pernyataan Endipat Wijaya akhirnya menjadi refleksi bersama tentang pentingnya keseimbangan antara data, empati, dan komunikasi publik. Bagi masyarakat, yang paling utama bukanlah perdebatan narasi, melainkan bagaimana seluruh elemen negara dan warga bersama-sama memastikan korban bencana mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak.