mediamuria.com, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus terus mendorong adanya perbaikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul munculnya sejumlah keluhan dari masyarakat terkait kualitas dan kelayakan konsumsi menu yang disajikan. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan salah satu pejabat daerah, Bellinda Birton, yang meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai standarisasi menu MBG.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 16 Maret 2026, sebagai bentuk respons atas berbagai masukan yang diterima dari masyarakat, khususnya terkait kualitas makanan dalam program MBG di wilayah Kudus. Menurut Bellinda, langkah ini penting agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan gizi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelayakan konsumsi.
“Tujuannya dari Pemkab Kudus meminta BGN untuk mengeluarkan Surat Edaran standarisasi menu untuk program MBG di Kudus,” ujarnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan. Namun, dalam implementasinya, sejumlah persoalan di lapangan mulai menjadi sorotan publik.
Sebelumnya, sempat viral dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di SMA 2 Kudus. Peristiwa tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG.
Tak hanya itu, beberapa temuan lain juga turut menjadi perhatian. Di wilayah Kecamatan Jati, beredar laporan mengenai roti yang diduga sudah berjamur namun tetap dibagikan kepada penerima manfaat. Sementara di Kecamatan Undaan, warga menemukan tahu bakso yang kondisinya memprihatinkan karena diduga terdapat belatung.
Rangkaian kejadian tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu reaksi luas dari masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan pengawasan terhadap kualitas makanan dalam program MBG, mengingat program ini menyasar kalangan pelajar yang membutuhkan asupan gizi yang aman dan layak.
Menanggapi situasi tersebut, Bellinda menjelaskan bahwa permintaan standarisasi menu sebenarnya telah diajukan sejak awal. Usulan itu disampaikan saat kunjungan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kudus ke Badan Gizi Nasional pada 3 Februari 2026 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BGN disebut telah menyampaikan bahwa Surat Edaran terkait standar menu MBG akan segera diterbitkan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi acuan nasional agar kualitas makanan yang disajikan lebih terjamin dan seragam di seluruh daerah.
“Permintaan standarisasi menu MBG sebenarnya telah diajukan saat kunjungan Satgas MBG Kudus ke BGN pada 3 Februari 2026 lalu. Saat itu, BGN menyampaikan bahwa Surat Edaran terkait standar menu akan segera diterbitkan,” jelasnya.
Keberadaan standar menu ini dinilai sangat penting, terutama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan akan memiliki acuan dalam memilih bahan, mengolah, hingga mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.
Sejumlah warga berharap agar pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan. Mereka menilai bahwa kualitas makanan tidak boleh diabaikan, apalagi program ini menyangkut kesehatan generasi muda.
“Kalau untuk anak-anak, harus benar-benar dijaga kualitasnya. Jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang,” ujar salah satu warga.
Selain masyarakat, pihak sekolah juga diharapkan turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan penyedia makanan, kualitas program dapat lebih terjaga.
Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, termasuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penerima. Terlebih, program ini memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
Selain mendorong penerbitan Surat Edaran, Pemkab Kudus juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan di tingkat lokal. Mulai dari proses pengadaan bahan hingga distribusi makanan, semua harus diawasi secara ketat.
Keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam menjaga kualitas program. Dengan adanya pengawasan bersama, potensi penyimpangan dapat diminimalisir.
Di sisi lain, pelaku penyedia makanan juga diharapkan dapat meningkatkan standar operasional mereka. Penggunaan bahan baku yang segar, proses pengolahan yang higienis, serta distribusi yang tepat waktu menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas makanan.
Program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Dengan adanya berbagai kejadian yang sempat viral, diharapkan menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu bersinergi untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan awal.
Masyarakat pun kini menaruh harapan besar pada langkah yang diambil Pemkab Kudus. Dorongan untuk segera menerbitkan standar menu dinilai sebagai langkah awal yang tepat untuk memperbaiki kondisi yang ada.
Ke depan, dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih baik. Tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi makanan yang disediakan.
Peristiwa yang terjadi di Kudus menjadi pelajaran penting bahwa kualitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dengan komitmen bersama, program MBG diharapkan dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi mendatang.
Ditulis oleh : Syam
Jurnalis Media Muria
Baca Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Pemkab Kudus Desak Standarisasi Menu MBG, Respons Keluhan dan Insiden Kelayakan Konsumsi
