mediamuria.com – Pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan langkah serius dalam memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasca insiden dugaan keracunan MBG pada SMA 2 kudus, dan melakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG di kudus, Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Kudus melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memastikan program strategis nasional ini berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan.
Koordinasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan MBG, tetapi juga membahas regulasi, mekanisme pengawasan, serta standar operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bagi penerima manfaat. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, khususnya setelah adanya dugaan kasus keracunan yang terjadi di wilayah Kudus beberapa waktu lalu.
Dalam konteks tersebut, kunjungan Wakil Bupati Kudus ke BGN dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam merespons kekhawatiran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kudus menilai bahwa keberlangsungan MBG harus diiringi dengan pengawasan ketat agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Pemkab Kudus menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi kunci utama. Pemantauan rutin terhadap proses pengolahan makanan, standar kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah dan kelompok penerima manfaat menjadi perhatian utama. Koordinasi dengan BGN dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur tersebut berjalan sesuai pedoman nasional yang telah ditetapkan.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup peran dan tanggung jawab SPPG sebagai pelaksana teknis di lapangan. Pemerintah daerah menilai bahwa SPPG harus memiliki standar yang sama, baik dari sisi menu, kebersihan, maupun manajemen operasional. Penyamaan standar ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko kesalahan yang dapat berdampak pada kesehatan penerima manfaat.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan MBG di Kudus. Pemerintah daerah menyampaikan berbagai catatan lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Salah satu perhatian utama adalah memastikan bahwa setiap temuan atau dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti secara tegas dan transparan.
Langkah Pemkab Kudus memperkuat koordinasi dengan BGN juga menunjukkan keseriusan dalam menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah berpandangan bahwa dalam program sebesar MBG, aspek keamanan pangan tidak boleh ditawar. Setiap potensi risiko harus dicegah sejak awal melalui sistem pengawasan yang berlapis.
Selain pengawasan rutin, Pemkab Kudus juga menekankan pentingnya evaluasi berkala. Evaluasi ini mencakup penilaian kinerja SPPG, kepatuhan terhadap standar operasional, serta kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi makanan, sebelumnya juga Pemkab Kudus mengambil langkah dengan menyamakan menu seluruh SPPG Kudus sebagai langkah evaluasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan program.
Koordinasi dengan BGN dinilai strategis karena lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam perumusan kebijakan dan pengawasan program MBG secara nasional. Melalui komunikasi yang intensif, Pemkab Kudus berharap mendapatkan arahan serta dukungan penuh dalam upaya memperkuat sistem pengawasan di tingkat daerah.
Di sisi lain, langkah ini juga dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan publik. Pasca munculnya dugaan kasus keracunan, sebagian masyarakat menunjukkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan MBG. Pemerintah daerah menyadari bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi keberhasilan program. Oleh karena itu, transparansi dan ketegasan dalam pengawasan menjadi hal yang terus ditekankan.
Pemkab Kudus memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak sesuai ketentuan. Penindakan tegas dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas program sekaligus memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah daerah menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Dalam jangka panjang, Pemkab Kudus berharap penguatan pengawasan ini dapat menciptakan sistem MBG yang lebih solid dan berkelanjutan. Program MBG dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didukung oleh tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat.
Kunjungan kerja Wakil Bupati Kudus ke BGN juga mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Sinergi ini menjadi kunci dalam menjalankan program nasional di daerah, mengingat keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Pemkab Kudus menegaskan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi kesehatan, pendidikan, dan lembaga pengawas pangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di daerah.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya untuk memastikan MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara aman dan berkelanjutan. Penguatan pengawasan, evaluasi berkelanjutan, serta koordinasi erat dengan BGN menjadi fondasi utama dalam menjaga keberhasilan program ini di Kudus.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Pemkab Kudus Perkuat Pengawasan MBG, Wabup Bellinda Koordinasi Langsung ke BGN
