mediamuria.com, KUDUS – Isu kenaikan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengaku terkejut saat mengetahui nominal pajak kendaraan yang harus dibayarkan pada tahun 2026 terasa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memicu beragam reaksi, mulai dari keluhan hingga anggapan bahwa pemerintah daerah telah menaikkan tarif pajak kendaraan. Di media sosial masih menjadi perbincangan hangat akibat isu ini. Bahkan gerakan tunda bayar pajak banyak sekali digaungkan di media sosial. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih untuk pejabat pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2026. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, guna meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
Menurut penjelasan pemerintah provinsi, perbedaan nominal pajak yang dirasakan warga lebih disebabkan oleh berakhirnya program diskon dan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku pada tahun 2025. Program tersebut sebelumnya memberikan keringanan berupa potongan pokok pajak, penghapusan denda, hingga pemutihan tunggakan sebagai bentuk stimulus ekonomi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Ketika memasuki tahun 2026, kebijakan insentif tersebut tidak lagi diberlakukan. Akibatnya, pajak kendaraan kembali dibayarkan sesuai tarif normal yang sejatinya tidak berubah. Kondisi inilah yang membuat banyak masyarakat merasa seolah terjadi kenaikan pajak, padahal secara aturan tarif dasarnya tetap sama.
Penjelasan senada juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Pemkab Kudus mengakui adanya keterkejutan sebagian warga saat melihat besaran pajak kendaraan tahun ini. Pemerintah daerah memahami bahwa situasi ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga perubahan nominal pajak menjadi hal yang sensitif.
Pemkab Kudus menjelaskan bahwa selain berakhirnya program diskon, faktor lain yang memengaruhi tampilan nominal pajak adalah penerapan mekanisme opsen. Melalui sistem ini, pembagian penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ditampilkan lebih transparan dan rinci. Akibatnya, komponen pajak yang sebelumnya tidak terlalu disorot kini terlihat lebih jelas dalam rincian pembayaran.
Meski tampilan nominal terlihat berbeda, Pemkab Kudus menegaskan bahwa tarif dasar pajak kendaraan tidak mengalami perubahan. Perbedaan yang muncul lebih bersifat administratif dan sistem pencatatan, bukan karena adanya kebijakan kenaikan baru.
Lebih lanjut, Pemkab Kudus juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan publik. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi, dukungan layanan publik, serta pembangunan di tingkat kabupaten dan kota. Dengan sistem pembagian yang lebih transparan, masyarakat diharapkan dapat melihat secara langsung kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pemungutan pajak tidak dilakukan tanpa tanggung jawab. Penggunaan dana pajak terus dilaporkan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta pemahaman bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dan infrastruktur.
Di tingkat provinsi, Gubernur Jawa Tengah juga telah meminta Badan Pendapatan Daerah untuk mengkaji kemungkinan adanya relaksasi atau kebijakan keringanan pajak di masa mendatang. Kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta kemampuan keuangan daerah agar kebijakan yang diambil tetap seimbang dan tidak memberatkan.
Isu pajak kendaraan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya literasi pajak di tengah masyarakat. Masih banyak warga yang belum memahami perbedaan antara tarif pokok pajak, insentif, denda, serta mekanisme pembagian penerimaan. Ketika program diskon berakhir, perubahan nominal kerap disalah artikan sebagai kenaikan tarif, padahal tidak demikian.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Kudus mendorong masyarakat untuk aktif mencari informasi dari sumber resmi serta tidak mudah terpengaruh isu yang beredar di media sosial. Saluran komunikasi juga dibuka bagi warga yang masih merasa bingung atau keberatan dengan besaran pajak yang dibayarkan, agar dapat dibahas secara terbuka dan proporsional.
Di sisi lain, pajak kendaraan bermotor tetap menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah. Dana yang terkumpul berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas jalan, keselamatan lalu lintas, hingga pelayanan publik yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, pajak bukan semata kewajiban administratif, tetapi juga bentuk partisipasi warga dalam pembangunan.
Melalui klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami bahwa isu kenaikan pajak kendaraan di Jawa Tengah pada 2026 tidak berdasar. Perbedaan nominal yang dirasakan merupakan dampak dari berakhirnya insentif dan penerapan sistem pembagian yang lebih transparan. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan masyarakat.
Dengan komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah tetap terjaga, serta masyarakat dapat terus berperan aktif sebagai bagian dari pembangunan Jawa Tengah.
Ditulis oleh : Syam
Jurnalis Media Muria
Baca Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Ramai Isu Kenaikan Pajak Kendaraan di Jawa Tengah, Pemprov dan Pemkab Kudus Beri Penjelasan
