mediamuria.com, PATI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tlogowungu 1, Jumat (27/2/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus tuntutan keterbukaan terkait kualitas menu dan kesesuaian anggaran MBG yang diterima para siswa.
Aksi berlangsung tertib dan diikuti oleh sejumlah warga. Mereka membawa aspirasi masyarakat, khususnya wali murid, yang mempertanyakan apakah menu MBG yang dibagikan sudah sebanding dengan nilai anggaran yang disebutkan mencapai Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Warga menilai penting adanya transparansi agar program yang bertujuan mulia ini tetap berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali Sobri, menyampaikan bahwa protes ini lahir dari kegelisahan warga yang membandingkan isi menu dengan harga pasar. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut bukan penolakan terhadap program MBG, melainkan dorongan agar pelaksanaannya dievaluasi secara terbuka.
Dalam dialog terbuka di lokasi aksi, Ali menyampaikan pertanyaan langsung kepada Kepala SPPG Tlogowungu 1, Dicky Ardian Listiyanto.
Ali menyampaikan, “Dari masyarakat itu seperti ini, mas. Dengan anggaran dana sebesar katanya A Rp8.000 tapi hasilnya tidak sesuai. Apakah memang dari harga dibuat permainan atau bagaimana?”
Menanggapi hal tersebut, Dicky menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan menu telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Dari harga sudah sesuai pagu. Kita juga tidak melebihi pagu kebijakan dari kabupaten,” ujarnya.
Dialog kemudian berlanjut ketika Ali meminta penjelasan lebih rinci di hadapan wartawan dan peserta aksi.
“Mohon izin ini dari wartawan, apakah makanan seperti ini layak dihargai Rp8.000? Biar kita dengarkan penjelasan Bapak Kepala MBG Tlogowungu 1,” kata Ali sambil menunjukkan dokumentasi menu yang dipersoalkan.
Dicky kembali menegaskan bahwa menu tersebut disusun berdasarkan perhitungan anggaran yang telah ditetapkan.
“Menu yang tertera di sini sudah sesuai anggaran, tidak melebihi pagu Rp8.000 untuk kelas SD. Kalau ada, sudah kita sampaikan ke wali murid, karena MBG ini untuk siswa dan anak, bukan untuk orang tua,” jelasnya.
Ali kemudian mengulang pertanyaan untuk memastikan kejelasan informasi.
“Berarti betul ini MBG harga Rp8.000? Sekali lagi, mas, betul dengan harga Rp8.000? Ada telur puyuh empat, satu roti, dan satu jeruk kecil di harga Rp8.000. Kita minta rinciannya, bisa, mas?”
Ia melanjutkan dengan pertanyaan detail yang menjadi inti tuntutan warga.
“Roti segini harganya berapa satuannya? Satu jeruk berapa? Kita ingin tahu rinciannya biar terbuka. Betul tidak, mas? Rinciannya bagaimana?”
Permintaan tersebut mencerminkan harapan warga agar pengelola MBG tidak hanya menyampaikan angka total anggaran, tetapi juga menjelaskan komposisi biaya secara transparan. Menurut warga, keterbukaan rincian harga bahan pangan penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Di sisi lain, pihak SPPG menilai bahwa standar penilaian menu MBG tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan harga eceran pasar. Ada komponen lain yang turut diperhitungkan, seperti distribusi, pengolahan, pengemasan, serta pemenuhan standar gizi yang telah ditetapkan. Namun demikian, penjelasan tersebut dinilai warga masih perlu disampaikan secara lebih rinci dan mudah dipahami.
Isu ini pun memunculkan diskusi lebih luas tentang bagaimana seharusnya program MBG dikomunikasikan kepada masyarakat. Program yang menyasar anak-anak sekolah memang memerlukan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Ketika muncul keraguan, ruang dialog seperti aksi warga ini menjadi sarana penting untuk mempertemukan persepsi masyarakat dan penyelenggara.
Pengamat kebijakan publik menilai, aksi warga Tlogowungu mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengawasan program pemerintah. Partisipasi aktif warga dinilai sebagai elemen positif dalam demokrasi, selama dilakukan secara tertib dan berbasis data. Pemerintah daerah dan pengelola program diharapkan dapat menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai bentuk penolakan.
Di sisi lain, program MBG sendiri memiliki tujuan strategis dalam upaya peningkatan gizi anak dan pencegahan stunting. Oleh karena itu, keberlanjutan program sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan keterbukaan informasi. Ketika warga merasa dilibatkan dan mendapatkan penjelasan yang memadai, potensi konflik dapat ditekan.
Aksi di Tlogowungu ini juga menjadi pengingat bahwa standar gizi tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas dan persepsi kelayakan di mata masyarakat. Menu sederhana bisa diterima jika dijelaskan dengan baik, tetapi bisa menimbulkan polemik jika komunikasi kurang terbuka.
Ke depan, warga berharap adanya mekanisme dialog rutin antara pengelola MBG, sekolah, dan wali murid. Penyampaian rincian anggaran secara periodik dinilai dapat menjadi solusi untuk mencegah polemik serupa. Sementara itu, pihak pengelola diharapkan tetap menjaga komitmen pada aturan dan standar yang telah ditetapkan.
Dengan adanya diskusi terbuka seperti ini, masyarakat berharap program MBG dapat terus berjalan dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Aksi warga Tlogowungu bukan hanya soal menu telur puyuh, roti, dan jeruk, tetapi tentang bagaimana sebuah program nasional dijalankan dengan kepercayaan publik sebagai fondasi utamanya.
Ditulis oleh : Syam
Jurnalis Media Muria
Baca Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Aksi Warga Tlogowungu Soroti Menu MBG, Transparansi Anggaran Jadi Sorotan Publik
