Presiden Prabowo Pimpin Rapat Koordinasi Darurat Di Aceh, Perintahkan Pemulihan Dan Bantuan Cepat

mediamuria.com – Usai melakukan kunjungan langsung di wilayah pasca banjir, Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Dalam pertemuan itu, hadir sebagian besar anggota kabinet dari pemerintahan pusat, bersama kepala lembaga terkait serta unsur militer dan keamanan. Hadir antara lain: BNPB (lewat Kepala BNPB), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri ESDM, Direktur Utama PLN, Panglima TNI, dan Kepala Polri.

Rapat berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB, ketika Presiden tiba di Lanud Sultan Iskandar Muda. Dan kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube @SekretariatPresiden. Setelah membuka rapat, Presiden langsung mendengarkan laporan dari BNPB dan pihak terkait, kemudian memberi arahan strategis untuk percepatan penanganan, rehabilitasi, dan pemulihan wilayah terdampak.

Bencana banjir bandang dan longsor dilaporkan telah melanda ketiga provinsi tersebut sejak 25 November 2025. Dampaknya sangat luas: ratusan korban jiwa, ribuan orang pengungsi, jalan dan jembatan putus, aliran listrik padam, serta akses logistik dan layanan publik terganggu.

Arahan Pemerintah: Pemulihan Segera dan Mobilisasi Sumber Daya Nasional

Dalam rapat yang dipimpin Presiden, sejumlah instruksi penting disampaikan, dengan fokus utama menyelamatkan korban, memulihkan layanan dasar, dan memastikan bantuan cepat sampai ke tangan warga terdampak.

Restorasi Listrik dan Energi: Presiden memerintahkan agar layanan listrik dipulihkan penuh di seluruh wilayah terdampak paling lambat Minggu malam kecuali sebagian besar wilayah Sumbar disebut telah pulih terlebih dahulu.
Perbaikan Infrastruktur dan Akses Jalan: Diinstruksikan agar semua jalur darat segera dibuka kembali; jika perlu, dibangun jembatan darurat (temporary bridges) agar logistik dan bantuan bisa didistribusikan ke daerah-daerah terisolasi.
Distribusi Bantuan dan Logistik: Pemerintah pusat, melalui kementerian terkait dan BNPB, dikerahkan untuk menyalurkan bantuan makanan, air bersih, obat-obatan, bahan bakar, serta kebutuhan pokok ke pengungsi dan korban akibat bencana.
Kebutuhan Darurat dan Penanganan Resiko: Instruksi juga mencakup penyediaan energi, bahan bakar, dan layanan dasar guna mencegah krisis lebih lanjut; serta pemantauan kondisi pengungsi dan korban terdampak.
Koordinasi antara Pusat, Daerah, Militer, dan Polri: Semua elemen negara meliputi kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah provinsi/kabupaten diminta bekerja terintegrasi dan cepat, agar respons terhadap bencana lebih efektif.

Presiden juga menegaskan bahwa situasi ini diperlakukan sebagai penanganan prioritas nasional. Mobilisasi sumber daya nasional dinilai penting untuk mengatasi dampak serius dari bencana di ketiga provinsi tersebut.

Alokasi Anggaran dan Komitmen Pemerintah Pusat

Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah pusat melalui arahan Presiden mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak. Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk kebutuhan darurat dan rehabilitasi awal.

Kebutuhan ini meningkat mengingat kerusakan infrastruktur dan banyaknya warga yang terkena dampak, sehingga kebutuhan logistik, perbaikan fasilitas, layanan dasar, dan evakuasi mendesak.

Situasi di Lapangan: Dampak Berat, Akses Terputus, Korban dan Pengungsian

Menurut data terbaru dari lembaga resmi serta laporan media, banjir bandang dan longsor telah menyebabkan kerusakan parah dibanyak kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan hancur atau putus, membuat banyak wilayah terisolasi.

TNI dan Polri dikerahkan guna membangun jembatan darurat termasuk sekitar 10 jembatan portable / “Bailey bridges” agar distribusi bantuan bisa menjangkau daerah terpencil. Sistem penyediaan air bersih dan bantuan lewat udara (airdrop) juga diterapkan bagi warga di daerah yang tidak bisa diakses via jalan darat.

Di tengah kondisi darurat, pemerintah menekankan bahwa keselamatan warga, percepatan bantuan, dan pemulihan layanan dasar adalah prioritas utama. Instruksi Presiden datang sebagai respons segera terhadap kondisi darurat yang sangat mendesak.

Mengapa Aceh Menjadi Fokus Utama, dan Pentingnya Arahan Nasional

Meskipun bencana melanda tiga provinsi, pemerintah memilih menyelenggarakan rapat koordinasi di Aceh, mengingat provinsi ini disebut sebagai salah satu yang paling parah terdampak, dengan banyak daerah yang belum pulih sepenuhnya bahkan 10 hari setelah bencana.

Kondisi di Aceh menjadi sorotan karena banyak kabupaten yang aksesnya masih terputus, bantuan sulit dijangkau, serta kebutuhan mendesak dari pengungsi. Oleh karena itu, penanganan di Aceh dianggap prioritas awal sebelum area lain yang kerusakannya lebih ringan.

Dengan arahan nasional seperti ini, pemerintah berharap penanganan bencana bisa lebih cepat, efisien, dan tuntas tidak hanya evakuasi dan bantuan darurat, tapi juga pemulihan layanan dasar dan pemulihan infrastruktur agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal.

Tantangan dan Harapan: Percepatan, Koordinasi, dan Pemulihan

Langkah pemulihan ini menghadapi tantangan cukup besar. Banyak wilayah terisolasi, akses jalan rusak, listrik padam, serta kebutuhan mendesak untuk air bersih, obat-obatan, makanan, dan tempat tinggal pengungsi. Pemerintah harus cepat, efisien, dan terkoordinasi dari pusat sampai daerah, dari militer sampai lembaga sipil.

Namun dengan arahan tegas dari Presiden dan mobilisasi seluruh sumber daya nasional dari anggaran, logistik, tenaga militer/polisi, hingga lembaga penanggulangan bencana diharapkan bantuan dan pemulihan bisa berjalan optimal.

Alokasi dana Rp 4 miliar per kabupaten/kota, perintah restorasi listrik, pembangunan jembatan darurat, distribusi bantuan, serta instruksi penanganan terpadu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari skala bencana ini sangat besar dan memerlukan respons luar biasa.

Rapat koordinasi darurat yang dipimpin Presiden Prabowo pada 7 Desember 2025 di Aceh menandai bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini diambil alih sebagai prioritas nasional. Arahan tegas disampaikan agar layanan dasar dipulihkan segera, akses logistik dibuka, bantuan disalurkan cepat, serta rehabilitasi dan pemulihan dimulai. Pemerintah berharap bahwa langkah ini bisa membantu korban mempercepat pemulihan, dan meminimalkan dampak jangka panjang dari bencana besar ini.