Demi Uji Ketahanan Coretax Menteri Purbaya Rekrut Hecker Untuk Perbaiki Sistem

mediamuria.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada hari Jum’at, 24 Oktober 2025 mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah strategis dengan memanggil sejumlah hacker atau peretas profesional asal dalam negeri untuk memperkuat sistem inti administrasi perpajakan nasional, Coretax.  Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, tim yang ada di proyek pembaruan sistem administrasi perpajakan yang dikenal sebagai Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP) memiliki kompetensi programming dan koding yang cukup, namun masih membutuhkan arahan dan penguatan agar bisa mengelola kompleksitas sistem Coretax.  Socialisasi juga mengungkap bahwa hacker yang direkrut adalah talenta dalam negeri, bahkan yang “ranking dunia” menurut penuturan Purbaya, dan dipekerjakan sebagai tenaga ahli IT biasa tanpa pos pengeluaran khusus yang membebani APBN.

Mengapa langkah ini diambil

Langkah ini muncul ditengah upaya pemerintahan memperkuat infrastruktur teknologi informasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan implementasi Coretax yang akan menggantikan atau menyatukan berbagai kanal layanan perpajakan lama. Purbaya memandang bahwa tantangan ke depan bukan hanya soal memperbarui perangkat lunak atau hardware, melainkan memastikan sistem tersebut aman dari peretasan, kebocoran data, dan siap menangani volume data besar dengan integritas tinggi.

Ia juga mengemukakan bahwa penggunaan hacker dalam negeri adalah wujud pengakuan terhadap kapasitas SDM TI Indonesia sekaligus strategi “menguji dari dalam” (penetration testing) agar titik lemah sistem diketahui sebelum disalahgunakan pihak luar. “Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu…” ujar Purbaya.

Apa itu Coretax dan konteksnya

Coretax adalah sistem administrasi layanan perpajakan yang dibangun sebagai bagian dari proyek besar pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.  Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan.

Menurut DJP sendiri, implementasi Coretax diluncurkan secara resmi pada akhir 2024 dan mulai berlaku secara penuh sejak Januari 2025.  Sistem ini bertujuan menyederhanakan dan mengefisienkan administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas data, memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Secara lebih konkret, media mencatat bahwa dalam sistem lama, wajib pajak sering harus menggunakan berbagai aplikasi atau kanal yang berbeda misalnya e-Faktur, e-Billing, Web DJP, Web e-Nofa yang menyebabkan kompleksitas, biaya kepatuhan (compliance cost) tinggi, dan potensi kesalahan atau kebocoran data.  Dengan Coretax, data dan proses diharapkan terintegrasi dalam satu platform, memudahkan pengguna (wajib pajak) dan fiskus dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Pentingnya perekrutan hacker untuk Coretax

Dalam konteks ini, perekrutan hacker atau peretas etis (white-hat hackers) memegang tiga fungsi penting:

1. Uji ketahanan sistem (penetration testing): Dengan melibatkan hacker yang ahli, sistem dapat diuji untuk mengungkap potensi celah keamanan sejak dini hal ini sangat penting mengingat tingginya risiko kebocoran data, sabotase layanan, atau penyalahgunaan akses. Sebelumnya, ada laporan mengenai insiden data terkait Coretax yang bocor dan dijual ke pihak luar — Purbaya menyinggung hal tersebut sebagai perhatian.
2. Meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas: Sistem perpajakan adalah bagian fundamental dari keuangan negara, dan kerentanan sistem bisa merusak kepercayaan publik. Dengan memperkuat keamanan teknis melalui talenta lokal, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas data dan layanan.
3. Memperkuat kapasitas SDM dan internalisasi keamanan: Alih-alih hanya mengandalkan vendor asing atau solusi “paket jadi”, merekrut hacker dalam negeri berarti membangun kapasitas internal, memahami karakter sistem, dan memperkuat tim yang sudah ada (PSIAP) sesuai dengan pernyataan Purbaya bahwa tim yang ada “bagus-bagus di sisi programming, coding” dan cukup diperkuat saja.

Tantangan dan pengawasan

Meski demikian, penerapan Coretax dan langkah perekrutan hacker tetap menghadapi beberapa tantangan. Media mencatat bahwa implementasi awal Coretax tidak sepenuhnya mulus  misalnya, akhir 2024 / awal 2025 terdapat keluhan bahwa akun pengguna sulit dibuat, situs Web Efaktur sering eror dan lamban, padahal batas waktu pelaporan tetap berlaku.

Disinilah peran hacker dan penguatan tim internal menjadi penting untuk memastikan transisi sistem berjalan aman dan handal. Pengawasan terhadap kontrak perekrutan hacker, standar keamanan yang diterapkan, audit berkala, penanganan insiden siber, dan transparansi anggaran menjadi elemen kunci agar implementasi berjalan efektif.

Dengan merekrut hacker dalam negeri sebagai bagian dari strategi pembenahan sistem Coretax, Menteri Purbaya menunjukkan langkah pragmatis dalam memperkuat fondasi teknologi perpajakan Indonesia. Jika sukses, hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi dan penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Namun, keberhasilan masih akan sangat bergantung pada implementasi teknis, pengawasan yang ketat, dan kesiapan pengguna (wajib pajak) untuk beradaptasi dengan sistem baru.

Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada perkembangan lebih lanjut: bagaimana hacker yang direkrut tersebut bertugas, kemajuan perbaikan sistem Coretax, dan apakah tujuan transformasi administrasi perpajakan yaitu sistem yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti benar-benar tercapai.

Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com