“Kudus Peringati Hari Disabilitas: Dari Festival Ke Layanan Menuntut Regulasi Yang Lebih Kuat”

Sharing is caring

mediamuria.com, Kudus – Hello sobat media muria, hari ini, setiap tanggal 3 Desember selalu diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Termasuk Kabupaten Kudus juga memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional dengan rangkaian kegiatan yang lebih dari sekadar seremoni. Pemerintah daerah bersama organisasi penyandang disabilitas dan lembaga sosial mengangkat tema inklusivitas mendorong hak yang setara, aksesibilitas layanan, serta pemberdayaan ekonomi para difabel sekaligus menyorot kebutuhan regulasi yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Puncak kegiatan di Kudus tahun ini dimulai dengan festival yang digelar di Alun-alun Simpang Tujuh dan area Pendapa Kabupaten pada akhir November lalu. Festival menampilkan bazar, pameran hasil karya penyandang disabilitas, layanan kesehatan sederhana, hingga atraksi dan konvoi kendaraan roda tiga yang melibatkan ratusan peserta difabel. Menurut pemerintah daerah, kegiatan ini selain merayakan keberagaman juga berfungsi sebagai sarana pendataan, sosialisasi hak, dan penyaluran bantuan langsung bagi yang membutuhkan.

Bupati Kudus menegaskan pada kesempatan itu bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan ruang publik yang bebas diskriminasi. Instruksi Bupati kepada perangkat daerah adalah memperkuat layanan berbasis desa termasuk pendataan difabel menyeluruh agar intervensi pemerintah bisa tepat sasaran. Pernyataan komitmen serupa juga diulang oleh sejumlah OPD yang terlibat dalam penyelenggaraan festival.

Di lini layanan, Dinas Sosial Kabupaten Kudus aktif menyediakan bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas seperti kursi roda, double kruk, dan walker. Warga yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan ke Dinas Sosial, yang selama beberapa tahun terakhir juga menjalankan program pelayanan terpadu untuk kelompok rentan termasuk difabel. Layanan panti sosial khusus PPSDSN Pendowo yang melayani disabilitas sensorik netra serta RPSDM Muria Jaya untuk disabilitas mental menjadi bagian penting dari jaringan pelayanan yang ada di Kudus.

Selain bantuan alat, program-program lain yang berjalan di Kudus antara lain:

Pelayanan Terpadu Dinas Sosial: fasilitas pengurusan bantuan sosial, rujukan rehabilitasi sosial, dan konseling keluarga.
Panti dan Rumah Pelayanan Sosial: PPSDSN Pendowo dan unit pelayanan terkait untuk rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan penampungan sementara bagi difabel tertentu.
Pendataan difabel tingkat desa: inisiatif untuk memperoleh data akurat agar program ditargetkan dengan baik. Beberapa kepala daerah telah menginstruksikan agar pendataan ini dilaksanakan secara menyeluruh.
Program pemberdayaan ekonomi: pelatihan keterampilan dan fasilitasi pemasaran hasil karya dipromosikan saat bazar festival agar penyandang disabilitas dapat berkarya dan mandiri.

Meski ada berbagai program, suara organisasi penyandang disabilitas setempat menunjukkan bahwa masih ada celah menuju kepenuhan hak. Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) menyoroti belum terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang layanan dan perlindungan difabel sebagai salah satu kendala. FKDK mendesak agar Perbup segera disahkan sehingga regulasi lokal bisa mengikat penyediaan layanan, anggaran, serta mekanisme pengaduan dan penegakan hak. Mereka menargetkan Perbup dapat diterbitkan pada 2026, namun mendesak agar proses dipercepat.

Kritik seputar regulasi diperkuat pula oleh pengamat dan sejumlah praktisi sosial yang hadir. Mereka menekankan bahwa program jangka pendek seperti bantuan alat dan bazar perlu dilengkapi kebijakan berkelanjutan: misalnya ketersediaan anggaran rutin untuk peralatan yang bagus, program rehabilitasi jangka panjang, penyesuaian sarana publik, serta sistem layanan terpadu yang menjangkau desa terpencil. Tanpa kerangka aturan, beberapa inisiatif berisiko bersifat ad hoc dan sulit diukur dampaknya.

Pemerintah daerah menanggapi masukan tersebut dengan janji memperkuat koordinasi lintas OPD, melanjutkan pendataan, dan memastikan pelayanan dasar tersentuh. Beberapa OPD juga didorong untuk menyiapkan program inklusif di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Target acara puncak dan kegiatan lanjutan telah direncanakan untuk menjangkau difabel tidak hanya dari Kudus, tetapi juga kawasan sekitar seperti wilayah Karesidenan Pati.

Aktivis dan keluarga difabel yang hadir di festival menyambut positif suasana gotong-royong tersebut, namun menegaskan bahwa peringatan tidak boleh berhenti pada satu hari. “Hari Disabilitas harus menjadi momentum untuk perubahan kebijakan nyata,” kata salah satu perwakilan komunitas difabel yang ditemui di lokasi (pernyataan yang dilaporkan oleh media lokal). Mereka meminta agar pelibatan difabel dalam perencanaan dan evaluasi program menjadi praktik baku.

Seiring peringatan global Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang jatuh tiap 3 Desember, pengalaman Kudus memperlihatkan dinamika: ada kemauan dan program nyata, namun juga kebutuhan regulasi dan kesinambungan layanan yang mendesak. Untuk menuju kota yang betul-betul inklusif, selain acara dan bantuan, diperlukan kebijakan yang mengikat, anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam setiap langkah perencanaan.

Bupati telah menyiapkan regulasi inklusif sebagai payung pelayanan, serta menjamin hak penyandang disabilitas. Pihaknya menginstruksikan pendataan di setiap desa agar intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya. Dukungan ini akan terus kami kuatkan melalui regulasi dan layanan yang lebih inklusif,” ujar Bupati.

Psikolog Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Naily Fitriani, mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kudus dan para sponsor atas terselenggaranya acara ini. Naily menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek perubahan.

“Disabilitas adalah agent of change. Kegiatan ini memberikan semangat baru bagi para difa. Dukungan keluarga dan pemerintah sangat penting agar kemampuan mereka semakin tereksplorasi dan stigma negatif dapat dihilangkan,” ujarnya.

Ketua Panitia dari Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), Anjas Pramono, turut berterima kasih kepada Pemkab Kudus atas komitmen dan dukungan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran pemerintah menjadi energi besar dalam upaya mewujudkan daerah yang ramah dan inklusif.

“Terima kasih kepada Pemkab Kudus atas perhatian yang luar biasa terhadap penyandang disabilitas. Dan kami siap menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Masih banyak difabel yang belum mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan,” ungkapnya.

Pemkab Kudus berkomitmen agar sinergi antara pemerintah, komunitas dan stakeholder terkait ini terus berlanjut agar para penyandang disabilitas memiliki ruang setara dalam berkarya dan berdaya.