mediamuria.com, Jakarta – Nama Ira Puspadewi kini mencuat ke publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Nilai transaksi ini sangat besar: sekitar Rp 1,27 triliun dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Namun sebelum kasus hukum ini, Ira dikenal sebagai eksekutif BUMN yang punya rekam jejak karier sangat kuat dari perusahaan multinasional hingga pucuk pimpinan di beberapa perusahaan milik negara. Berikut profilnya, serta sorotan atas kontroversi yang menjeratnya.
Latar Belakang dan Karier Profesional
Ira Puspadewi lahir di Malang, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang sosial ekonomi, meraih gelar sarjana dari Universitas Brawijaya. Kemudian ia melanjutkan studi S2 di Asian Institute of Management, Filipina, dan meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia.
Karier profesional Ira sangat beragam dan cukup impresif. Ia menghabiskan sekitar 17,5 tahun bekerja di GAP Inc., perusahaan ritel asal Amerika Serikat, terutama dikenal lewat merek GAP dan Banana Republic. Posisi terakhirnya di GAP adalah sebagai Direktur Global Initiative Regional Asia, membawahi tujuh negara.
Pada 2014, Ira kembali ke Indonesia atas undangan Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan, untuk berkontribusi di BUMN. Ia pertama-tama menjadi Direktur Utama di PT Sarinah (Persero) selama 2014–2016. Selanjutnya, pada 2016—2017, ia menjabat Direktur Ritel, Jaringan, dan SDM di PT Pos Indonesia (Persero).
Pada akhir 2017, Ira diangkat menjadi Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry. Sebagai pemimpin ASDP, dia mendorong sejumlah inovasi: digitalisasi tiket di pelabuhan, sistem manajemen kapal real-time, hingga ekspansi pada sektor pelabuhan dan trayek.
Pengabdiannya di ASDP juga mendapat pengakuan. Pada tahun 2022, Ira meraih penghargaan The Best Industry Marketing Champion kategori Transportasi dari MarkPlus.
Kasus Dugaan Korupsi: Akuisisi PT JN
Meskipun berkarier gemilang, perjalanan Ira kini diselimuti kontroversi besar. Pada Agustus 2024, KPK menetapkan Ira Puspadewi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh ASDP pada periode 2019–2022.
Menurut KPK, nilai akuisisi mencapai sekitar Rp 1,272 triliun, sementara kerugian keuangan negara ditaksir hingga Rp 893 miliar. Salah satu tuduhan inti adalah bahwa kapal-kapal PT JN yang diakuisisi tidak memenuhi spesifikasi atau dalam kondisi buruk, namun tetap dihargai sangat tinggi.
Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil saksi-saksi internal ASDP seperti Kepala SPI dan Corporate Secretary. Pada 13 Februari 2025, Ira bersama dua eks direktur ASDP lainnya ditahan oleh KPK.
Pada 12 Juni 2025, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berkas perkara atas Ira telah lengkap (P21), sehingga kasus segera dilanjutkan ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung awal Juli 2025.
Pembelaan Ira dan Nota Pleidoi
Ira tidak tinggal diam menghadapi dakwaan tersebut. Dalam pembelaannya (pleidoi), ia menegaskan bahwa akuisisi PT JN adalah “terobosan strategis” dan bukan tindakan koruptif. Menurutnya, transaksi dilakukan secara sah dan efisien, dan justru menguntungkan negara: dengan membeli sebagian besar saham JN, ASDP memperoleh akses ke 53 kapal dan trayek baru.
Lebih jauh, Ira menyatakan bahwa kerugian negara yang diklaim senilai Rp 1,253 triliun bukan berasal dari audit resmi seperti BPK atau BPKP, melainkan dari perhitungan internal dan penilaian dosen tanpa sertifikasi publik. Ia bahkan menyebut tuduhan “dibingkai” agar terkesan kriminal, padahal baginya keputusan itu adalah langkah inovatif demi memperkuat peran BUMN di sektor penyeberangan dan pelabuhan.
Dalam surat terbuka yang dilayangkan ke publik, Ira menegaskan bahwa “tak satu rupiah pun uang negara yang saya ambil.” Ia juga menyebut penghitungan kerugian negara oleh jaksa tidak logis: jika kapal benar-benar “sampah tua,” menurut perhitungannya, nilai 53 kapal itu jauh lebih rendah dibandingkan klaim kerugian negara.
Pandangan Publik dan Kontroversi
Kasus Ira menimbulkan perdebatan di kalangan publik dan pakar korporasi. Salah satu yang angkat suara adalah Prof. Rhenald Kasali, guru besar Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa kasus tersebut mirip dengan kasus mantan pejabat lain di BUMN: meski dinyatakan “merugikan negara” secara besar, tidak semua terdakwa benar-benar mengambil uang secara pribadi.
Ira sendiri menyebut bahwa akuisisi ini bukan soal keuntungan individu, tetapi soal “nilai strategis nasional”, terutama dengan 53 izin trayek kapal yang ikut dalam akuisisi sebuah kesempatan langka di tengah moratorium izin trayek pelayaran.
Masa Depan Hukum dan Reputasi
Sebagai mantan Direktur Utama ASDP (2017–2024), Ira menghadapi tuntutan berat. Jaksa menuntut hukuman 8,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Namun vonis yang dijatuhkan kemudian adalah 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta (subsider kurungan).
Sementara itu, publik dan pengamat korporasi BUMN sangat memperhatikan bagaimana persidangan ini berjalan. Bagi sebagian pihak, kasus Ira menjadi ujian bagi keberanian inovasi dalam BUMN: apakah terobosan bisnis (apalagi yang strategis) akan selalu dibayangi tuduhan korupsi jika gagal memenuhi standar tertentu.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa putusan pengadilan akan memengaruhi semangat para pemimpin BUMN untuk berinovasi, terutama di sektor transportasi dan pelayaran yang sangat strategis. Ira sendiri dalam pleidonya menyampaikan harapan agar profesional di BUMN tidak takut melakukan “langkah besar” demi kemajuan bangsa.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Mengenal Sosok Ira Puspadewi: Karier, Inovasi, Dan Kontroversi Korupsihttps://mediamuria.com/ditahan-imbang-1-1-persela-lamongan-1-poin-penting-bagi-persiku-kudus/
