Menteri Purbaya Sidak Gudang Cikarang: Bongkar Jaringan Impor Baju Bekas, Pemerintah Tegas Perketat Pengawasan

mediamuria.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus melakukan gebrakan-gebrakan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, kali ini Menteri Purbaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah Tempat Penimbunan Pabean (TPP) di kawasan Cikarang, Jawa Barat, pada 31 Oktober 2025. Dalam sidak tersebut, Purbaya menemukan ribuan bal pakaian yang diduga merupakan barang impor bekas dan pakaian “last season” dari luar negeri yang masuk tanpa izin resmi.

Dalam rekaman sidak yang dirilis oleh beberapa media nasional, Purbaya tampak langsung memeriksa karung-karung besar berisi pakaian anak, kemeja, hingga celana bekas. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik impor ilegal yang merugikan industri tekstil nasional.

“Kita akan sapu bersih mafia baju bekas. Negara dirugikan, industri lokal jatuh, dan para pekerja kehilangan penghidupan,” ujarnya di lokasi sidak.

Skala Penindakan dan Data Impor

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat, sepanjang 2024 hingga Agustus 2025, terdapat 2.584 penindakan terhadap barang impor pakaian bekas dengan total sekitar 12.808 koli (bal) dan nilai perkiraan mencapai Rp49,44 miliar.

Meski pemerintah melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, masih banyak praktik ilegal yang terjadi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada periode Januari–Agustus 2025, tercatat masih ada sekitar 1.243 ton pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia, dengan nilai lebih dari US$1,3 juta. Angka tersebut memang menurun dibanding 2024, namun fluktuasi nilainya menunjukkan adanya pergerakan pasar gelap yang masih aktif.

Dalam sidaknya, Purbaya juga mengkritik lemahnya efek jera bagi pelaku. Selain pemusnahan barang, ia menilai perlu adanya denda besar, sanksi blacklist impor, dan pengawasan pelabuhan yang lebih ketat. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas harus dibarengi sistem digital yang mampu mendeteksi lebih awal setiap pengiriman mencurigakan.

Keuntungan dan Kerugian Bagi Pemerintah

Dari sisi pemerintah, kegiatan penertiban ini membawa sejumlah keuntungan strategis:

• Pertama, meningkatkan citra dan kepercayaan publik bahwa negara serius melindungi industri lokal dan konsumen dari barang impor ilegal.
• Kedua, menekan potensi kebocoran penerimaan negara dari bea masuk, pajak impor, dan cukai yang hilang akibat penyelundupan.
• Ketiga, meningkatkan kualitas kontrol barang konsumsi, mengingat pakaian bekas impor sering kali tidak melalui proses sterilisasi yang memenuhi standar kesehatan.

Namun demikian, operasi besar seperti ini juga menimbulkan biaya logistik dan administrasi yang cukup tinggi bagi pemerintah. Pemusnahan barang bukti, penyimpanan di gudang sitaan, serta proses hukum membutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu, ada risiko gangguan sosial-ekonomi di sektor informal yang bergantung pada perdagangan baju bekas, terutama di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya.

Keuntungan dan Kerugian Bagi Pedagang

Bagi pedagang pakaian bekas, terutama skala kecil dan menengah, kegiatan impor baju bekas selama ini dianggap sebagai peluang ekonomi yang mudah diakses.

Keuntungannya cukup jelas:

1. Harga beli rendah, margin tinggi – baju impor bekas dapat dibeli dengan harga Rp10.000–20.000 per potong dan dijual kembali hingga tiga kali lipat.
2. Permintaan pasar besar – trend “thrifting” yang digemari kalangan muda membuat bisnis ini tumbuh pesat, terutama di pasar online dan pusat perbelanjaan alternatif.
3. Sumber lapangan kerja – sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja informal mulai dari sortir, penjahit ulang, hingga penjual eceran.

Namun, dari sisi kerugian, banyak pedagang menghadapi risiko besar. Penertiban oleh aparat menyebabkan kerugian modal mendadak, karena barang sitaan tidak bisa dijual kembali. Selain itu, ketergantungan pada pasokan impor ilegal membuat sebagian pedagang tidak punya alternatif usaha lokal. Banyak di antara mereka yang belum mendapat akses pembiayaan untuk beralih ke produk lokal baru atau pakaian produksi UMKM.

Di sisi lain, reputasi negatif terhadap bisnis pakaian bekas juga mulai meningkat, terutama setelah beberapa hasil uji laboratorium menunjukkan adanya risiko higienitas rendah dan potensi penyebaran bakteri dari pakaian bekas yang tidak disterilkan secara benar.

Dampak Terhadap Industri dan Konsumen

Bagi industri tekstil nasional, sidak ini menjadi sinyal positif. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai bahwa impor ilegal telah menurunkan omzet industri hingga 15–20% dalam dua tahun terakhir. Dengan penindakan yang lebih ketat, diharapkan pasar domestik kembali memberi ruang bagi produk tekstil dalam negeri, terutama bagi pelaku UMKM konveksi dan penjahit lokal.

Sementara bagi konsumen, kebijakan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, harga pakaian mungkin naik karena pasokan baju bekas murah berkurang. Namun di sisi lain, konsumen akan lebih terlindungi dari produk tidak higienis dan berpotensi membahayakan kesehatan.

Langkah Lanjutan Pemerintah

Purbaya menyebut bahwa setelah sidak ini, pemerintah akan membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk pengawasan impor tekstil dan pakaian bekas. Fokus utama satgas adalah menertibkan jalur distribusi di pelabuhan, memperkuat audit digital logistik, serta memberikan pendampingan usaha bagi pedagang yang terdampak agar beralih ke produk lokal.

“Kami tidak ingin mematikan pedagang kecil, tapi praktik ilegal harus dihentikan. Pemerintah akan bantu mereka agar bisa menjual produk buatan dalam negeri yang sehat dan berkualitas,” ujar Purbaya menutup sidaknya di Cikarang.

Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com