mediamuria.com – Hallo sobat media muria apakah kalian masih mengingat tentang lima mahasiswa yang melakukan gugatan terhadap Undang‑Undang MD3 (UU: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014? Dimana gugutan tersebut berisi tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dimana pemohon meminta agar undang-undang itu dibuka penafsiran baru: agar rakyat (konstituen) memiliki hak untuk “recall” atau memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan hanya partai.
Pada tanggal 27 November 2025, MK dalam putusan perkara nomor 199/PUU-XXIII/2025 telah menolak permohonan uji materi terhadap UU MD3 yaitu gugatan yang meminta agar konstituen (rakyat di daerah pemilihan) diberikan hak untuk memberhentikan (recall/pemecatan) anggota DPR.
MK menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPR (PAW) tetap menjadi domain Partai Politik, bukan rakyat. MK beralasan bahwa sistem pemilihan di Indonesia adalah sistem demokrasi perwakilan; partai politik sebagai peserta pemilu memiliki peranan fundamental. Maka jika recall diperbolehkan atas dasar keinginan rakyat, itu akan bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan.
Namun MK, menyampaikan bahwa jika rakyat merasa seorang anggota DPR “tidak layak” atau bermasalah, mereka bisa menyampaikan protes atau keberatan ke partai politik yang menaunginya dan meminta partai tersebut untuk melakukan recall. Artinya rakyat tidak bisa langsung “memecat” anggota DPR melalui “voting pemecatan / recall” mandiri kewenangan itu tetap di tangan partai politik.
Latar Belakang, Bagaimana Kasus Ini Muncul
Perkaranya bermula dari gugatan terhadap Undang‑Undang MD3 (UU: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Pemohon meminta agar undang-undang itu dibuka penafsiran baru: agar rakyat (konstituen) memiliki hak untuk “recall” atau memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan hanya partai.
Gugatan yang terdaftar sebagai perkara nomor 199/PUU-XXIII/2025, sempat menjadi sorotan publik, pasalnya tuntutan tersebut dilakukan oleh lima mahasiswa yaitu Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna.
Inti dari gugatan mereka adalah menyoal Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, yang saat ini menyatakan bahwa “anggota DPR diberhentikan antarwaktu … apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan perundang-undangan.”
Dalam petitumnya, para mahasiswa meminta agar ketentuan itu ditafsirkan atau diubah sehingga usulan pemberhentian bisa datang dari “partai politik dan/atau konstituen di daerah pemilihannya.” Artinya memberi hak recall langsung kepada pemilih di dapil.
Kasus ini diajukan sebagai uji materi (judicial review) ke MK — formal seperti gugatan konstitusional biasa terhadap undang-undang. Selain kasus dari mahasiswa (199/PUU-XXIII/2025), sebelumnya sudah ada gugatan lain: diantaranya warga yang menggugat hak partai sebagai satu-satunya kewenangan melakukan pergantian antarwaktu (PAW) dengan argumen bahwa seharusnya ada mekanisme PAW lewat pemilu dapil atau recall oleh masyarakat. Misalnya perkara nomor 41/PUU-XXIII/2025 dijalankan oleh warga.
Artinya, gugatan mahasiswa ini bukan muncul secara terpisah, melainkan bagian dari serangkaian upaya uji materi UU MD3 yang mempersoalkan ketentuan tentang PAW/recall.
Inti putusan MK
Perkara yang digugat adalah permohonan uji materi atas Undang‑Undang MD3 tepatnya Pasal 239 ayat (1) huruf c (dan ketentuan terkait), yang mengatur kondisi pemberhentian antarwaktu anggota DPR. Pemohon dari sejumlah mahasiswa meminta agar ketentuan itu diubah sehingga konstituen (rakyat di daerah pemilihan) bisa mengusulkan pemberhentian antarwaktu legislator (recall).
MK menolak seluruh permohonan tersebut dengan amar “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”.
Artinya, norma di UU MD3 tetap berlaku sebagaimana semula bahwa hanya partai politik (parpol) yang memiliki kewenangan mengusulkan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR / DPRD.
Dalam memutus perkara (No. 199/PUU-XXIII/2025), MK menyampaikan beberapa pertimbangan utama:
- Sistem pemilu dan demokrasi perwakilan – MK menegaskan bahwa dalam sistem pemilu Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945, Pasal 22E ayat (3)), peserta pemilu legislatif hanyalah partai politik. Artinya mekanisme pencalonan dan penyelenggaraan pemilu dibangun atas basis partai. Oleh sebab itu, konsekuensi logis dari sistem tersebut ialah bahwa recall atau PAW juga menjadi domain partai, bukan rakyat langsung.
- Kesinambungan putusan sebelumnya – MK menyatakan tidak menemukan alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Ia mengacu pada putusan terdahulu (misalnya Putusan MK No. 38/PUU-VIII/2010) yang dipandang relevan dan tetap berlaku.
- Teknis dan praktis, sulitnya recall berbasis konstituen – MK menilai bahwa memberi hak recall kepada seluruh pemilih dapil (konstituen) sama saja dengan mengadakan “pemilu ulang” di dapil itu. Hal ini dianggap bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, karena sulit diverifikasi siapa yang pernah memilih siapa pada pemilu sebelumnya.
- Peran partai politik dan stabilitas sistem – Mekanisme PAW di tangan parpol dianggap esensial untuk menjaga integritas partai politik dan stabilitas sistem perwakilan. Mekanisme ini juga dianggap bagian dari keseimbangan antara parpol, calon legislatif, dan konstituen.
- Saluran kontrol rakyat tetap ada, tapi lewat partai – MK menyebut bahwa meskipun rakyat tidak bisa recall langsung, mereka masih bisa menyampaikan keberatan kepada partai pengusung jika menilai wakilnya “tidak layak”. Partai bisa mempertimbangkan mekanisme recall internal. Pada pemilu berikutnya, pemilih juga bisa memilih wakil lain.
Lalu Apakah Putusan MK Telah Sesuai?
Hal ini bisa benar ataupun salah tergantung dari sudut pandang konstitusi dan demokrasi. Saya jelaskan dengan objektif, netral, dan berdasarkan logika hukum.
- Dari Perspektif Hukum dan Konstitusi – Keputusan MK Dinilai Sesuai
Secara hukum putusan MK konsisten dengan UUD 1945, khususnya:
- Pasal 22E UUD 1945 dimana Peserta pemilu legislatif hanya partai politik. Karena DPR dipilih melalui partai, maka: pencalonan, pengawasan, dan pemberhentian antarwaktu (PAW) secara logis berada dalam domain partai politik. MK hanya menjaga sistem yang ada, bukan mengubah desain dasar demokrasi perwakilan.
- MK konsisten dengan putusan sebelumnya.
MK sudah beberapa kali memutus soal PAW dan recall sebelumnya (misal Putusan 38/PUU-VIII/2010) hasilnya sama yaitu parpol yang berwenang, bukan rakyat langsung. Jadi, dari sudut pandang kontinuitas hukum, keputusan ini koheren.
Namun, Dari Perspektif Demokrasi Partisipatif, banyak yang menilai belum ideal. Banyak akademisi, aktivis, dan pemohon menilai putusan MK tidak menjawab problem akuntabilitas, karena:
- Wakil rakyat secara moral berasal dari rakyat, tapi secara hukum “milik partai”
Akibatnya, Ketika anggota DPR tidak bekerja, tersandung etika, atau mengkhianati janji kampanye, rakyat tidak punya instrumen hukum langsung untuk memberhentikan. Hal ini memunculkan “defisit akuntabilitas”.
- Recall oleh rakyat sebenarnya ada di banyak Negara
Misalnya: Swiss (beberapa kanton), sejumlah negara bagian AS, Venezuela, Peru, Bolivia, Filipina (varian recall lokal). Model seperti ini dianggap lebih demokratis dan membuat wakil rakyat benar-benar bertanggung jawab kepada konstituen.
- Mekanisme recall berbasis konstituen bisa memperkuat demokrasi
Sebagian pihak menilai: Recall membuat DPR lebih responsif, mencegah korupsi, dan memperkecil kekuasaan partai. Tetapi MK tidak mengambil arah itu.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: MK Putuskan Tolak Gugatan Undang‑Undang MD3, Apakah Sudah Sesuai?
