mediamuria.com – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan korban kemanusiaan, tetapi juga memunculkan perbedaan sikap kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih menangani bencana secara mandiri tanpa bantuan asing, sementara Gubernur Aceh menyatakan wilayahnya terbuka menerima bantuan dari luar negeri demi mempercepat penanganan korban.
Perbedaan pendekatan ini menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah kondisi darurat yang menuntut respons cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Prabowo: “Saya Bilang, Kami Mampu”
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya menerima sejumlah telepon dari kepala negara sahabat yang menawarkan bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara, mereka ingin kirim bantuan. Saya bilang, terima kasih atas perhatian Anda, tapi kami mampu,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, pemerintah telah mengerahkan kekuatan nasional secara maksimal, mulai dari BNPB, TNI dan Polri, hingga kementerian dan lembaga terkait. Evakuasi korban, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur darurat dinilai masih bisa ditangani dengan sumber daya dalam negeri.
Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan penolakan terhadap solidaritas internasional, melainkan bentuk kepercayaan diri bangsa dalam menghadapi krisis.
“Kita menghargai perhatian dunia internasional, tapi sebagai bangsa besar kita harus percaya pada kemampuan sendiri,” tegasnya.
Presiden juga menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, status tersebut diberikan jika dampak bencana sudah melampaui kemampuan nasional.
“Kita terus monitor. Selama masih bisa kita tangani dengan kekuatan sendiri, kita tangani,” kata Prabowo.
Gubernur Aceh: “Ini Bukan Politik, Ini Kemanusiaan”
Sikap berbeda disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. Ia secara terbuka menyatakan Pemerintah Aceh tidak menutup pintu bagi bantuan dari luar negeri, khususnya yang bersifat kemanusiaan.
“Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan. Kalau ada yang mau membantu, kenapa harus ditolak?” ujar Mualem.
Menurutnya, dampak bencana di Aceh cukup besar dan memerlukan tambahan dukungan, baik tenaga medis, obat-obatan, logistik, hingga peralatan pencarian dan penyelamatan.
“Mereka datang mau menolong rakyat kita. Masa kita persulit? Yang penting niatnya jelas dan untuk rakyat,” lanjutnya.
Mualem juga menyinggung pengalaman Aceh saat tsunami 2004, ketika bantuan internasional berperan besar dalam penyelamatan dan pemulihan.
“Dulu saat tsunami, dunia datang membantu Aceh. Kita tahu cara mengelola bantuan itu,” katanya.
Potensi Dampak Perbedaan Sikap
Perbedaan sikap ini berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, baik secara teknis maupun politis.
Pertama, dampak terhadap kecepatan penanganan korban. Jika bantuan internasional yang berpotensi mempercepat evakuasi, layanan medis, dan distribusi logistik tertahan oleh perbedaan kebijakan, maka risiko keterlambatan pertolongan bagi korban di daerah terpencil bisa meningkat.
Kedua, dampak koordinasi pusat dan daerah. Perbedaan pernyataan publik antara Presiden dan Gubernur Aceh berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama bagi relawan, organisasi kemanusiaan, dan mitra internasional yang ingin membantu. Tanpa koordinasi yang solid, bantuan bisa tersendat atau tidak tersalurkan secara optimal.
Ketiga, dampak terhadap persepsi internasional. Penegasan kemandirian nasional oleh Presiden dapat dipersepsikan positif sebagai simbol kekuatan negara. Namun di sisi lain, jika kondisi di lapangan memburuk, sikap tersebut berpotensi memunculkan kritik bahwa pemerintah terlalu menutup diri terhadap bantuan kemanusiaan global.
Keempat, dampak sosial di daerah terdampak. Masyarakat korban bencana cenderung menilai kebijakan dari hasil nyata di lapangan. Jika kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal darurat tidak terpenuhi dengan cepat, perdebatan kebijakan berisiko memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan publik.
Aspek Kewenangan dan Regulasi
Secara regulasi, bantuan internasional dalam skema antarnegara memang berada dibawah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang penuh untuk membuka pintu bantuan asing secara resmi tanpa persetujuan pusat.
Namun, bantuan dari luar negeri tidak selalu datang dalam bentuk bantuan negara ke negara. Banyak bantuan berasal dari organisasi kemanusiaan internasional, lembaga swadaya masyarakat, swasta maupun relawan, yang sering kali berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah.
Kondisi inilah yang membuat perbedaan sikap pusat dan daerah menjadi sensitif, karena menyangkut batas kewenangan sekaligus kebutuhan riil masyarakat.
Tantangan ke Depan
Pengamat menilai pemerintah pusat dan daerah perlu segera menyamakan persepsi agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik kebijakan. Dalam situasi darurat, kecepatan, kejelasan komando, dan komunikasi publik yang selaras dinilai lebih penting dibandingkan perdebatan simbolik.
Sejumlah kalangan mendorong agar pemerintah membuka opsi bantuan internasional secara selektif dan terkontrol jika situasi di lapangan memburuk, tanpa harus mengorbankan prinsip kemandirian nasional.
Perbedaan sikap Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Aceh dalam menyikapi bantuan asing menunjukkan kompleksitas pengambilan kebijakan di tengah krisis. Prabowo menegaskan Indonesia masih mampu berdiri di atas kaki sendiri, sementara Gubernur Aceh menekankan urgensi kemanusiaan dan kebutuhan korban di lapangan.
Di tengah perbedaan tersebut, publik berharap satu hal yang sama: agar seluruh kebijakan, baik di pusat maupun daerah, bermuara pada tujuan utama yakni menyelamatkan nyawa, mempercepat pemulihan, dan memastikan negara hadir sepenuhnya bagi rakyat yang tertimpa bencana.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Beda Sudut Pandang, Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu, Gubernur Aceh Buka Pintu Bantuan Dunia
