mediamuria.com, Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, ribuan kepala desa (kades) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, aksi yang digelar pada Senin, 8 Desember 2025 ini kini menjadi sorotan publik nasional. Para kades yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menuntut pencabutan regulasi Kementerian Keuangan terkait pengalokasian Dana Desa yang dinilai membatasi kewenangan desa. Namun, di tengah tuntutan tersebut, muncul fakta yang tak kalah menyita perhatian publik, lonjakan signifikan kasus korupsi yang melibatkan kepala desa sepanjang 2025 juga menjadi perhatian masyarakat.
Dua isu antara demo kades dan meningkatnya perkara korupsi desa akhirnya menjadi satu rangkaian perdebatan besar tentang otonomi desa, transparansi, dan tata kelola Dana Desa.
Latar Belakang Demo Kepala Desa
Dalam aksi yang diikuti ribuan kepala desa dari berbagai daerah itu, massa menyuarakan protes terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengalokasian Dana Desa. Aturan tersebut mewajibkan desa mengalokasikan dana pada pos-pos tertentu, seperti bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan, dan program prioritas nasional.
Menurut para kades, kebijakan itu terlalu kaku dan membuat desa kehilangan ruang menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Sejumlah kepala desa menilai desa hanya menjadi pelaksana program pusat, bukan subjek pembangunan.
Selain menuntut pencabutan atau revisi PMK, para demonstran juga mendesak percepatan pencairan Dana Desa tahap II yang menurut mereka tertunda akibat regulasi baru tersebut. Keterlambatan pencairan dana disebut berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, hingga pembayaran honor perangkat desa.
Aksi berlangsung di kawasan Monas dengan pengawalan ribuan personel aparat keamanan. Meski diwarnai dorong-dorongan di beberapa titik, secara umum demo berjalan kondusif dan menjadi viral di media sosial.
Lonjakan Kasus Korupsi Kepala Desa
Disaat bersamaan, data penegakan hukum menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mencatat bahwa hingga semester pertama 2025 (Januari–Juni), terdapat 489 perkara yang melibatkan kepala desa di seluruh Indonesia. Sebagian besar perkara tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi Dana Desa.
Angka ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, Kejagung mencatat sekitar 184 kasus, meningkat menjadi 275 kasus sepanjang 2024. Dalam waktu hanya enam bulan di 2025, jumlah perkara bahkan hampir dua kali lipat dari total kasus sepanjang 2024.
Kejagung menyebut peningkatan ini sebagai sinyal lemahnya tata kelola dan pengawasan keuangan di tingkat desa, terutama seiring meningkatnya alokasi Dana Desa setiap tahun.
Hubungan Kedua Fenomena
Munculnya data lonjakan korupsi kades membuat sebagian publik mengaitkannya dengan tuntutan para kepala desa yang turun ke jalan. Di media sosial, muncul banyak narasi kritis yang mempertanyakan konsistensi tuntutan otonomi desa dengan integritas pengelolaan anggaran.
Namun, kalangan kepala desa menilai generalisasi tersebut tidak adil. Mereka menegaskan bahwa korupsi dilakukan oleh oknum, bukan mewakili seluruh kepala desa di Indonesia. Banyak kades yang justru mengelola Dana Desa secara transparan dan berpihak pada kepentingan warga.
Meski demikian, fakta meningkatnya jumlah perkara korupsi tak dapat diabaikan dan menjadi tantangan serius bagi upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Dampak bagi Desa dan Pemerintah
Bagi desa, polemik ini berdampak ganda. Di satu sisi, regulasi yang dianggap mengekang membuat desa kesulitan menyesuaikan pembangunan dengan kondisi lokal. Namun di sisi lain, meningkatnya kasus korupsi menyebabkan pengawasan menjadi diperketat, yang berpotensi menambah beban administratif bagi desa-desa yang sebenarnya patuh hukum.
Bagi masyarakat desa, keterlambatan dana dan penyimpangan anggaran berarti juga tertundanya pembangunan jalan, sanitasi, fasilitas publik, serta program pemberdayaan ekonomi.
Bagi pemerintah pusat, lonjakan kasus korupsi menjadi tekanan politik dan kebijakan. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara memberikan otonomi kepada desa dan memastikan Dana Desa digunakan secara akuntabel. Ketegangan ini memperlihatkan dilema klasik desentralisasi: semakin besar kewenangan dan anggaran di daerah, semakin besar pula risiko penyalahgunaan jika pengawasan lemah.
Tanggapan Pemerintah
Pemerintah menyatakan bahwa regulasi Dana Desa bertujuan melindungi anggaran negara dan memastikan dana benar-benar dirasakan masyarakat. Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa menegaskan bahwa pengaturan alokasi dana dibuat untuk mencegah penyimpangan, sejalan dengan data meningkatnya kasus korupsi desa.
Di sisi lain, pemerintah membuka ruang dialog. Sejumlah pejabat menyatakan evaluasi terhadap kebijakan Dana Desa memungkinkan dilakukan, selama tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga menggencarkan digitalisasi laporan keuangan desa dan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pencegahan korupsi.
Demo kepala desa di Monas dan lonjakan kasus korupsi kades sepanjang 2025 menjadi dua sisi dari persoalan besar tata kelola desa di Indonesia. Tuntutan atas kewenangan dan fleksibilitas anggaran bertemu dengan kenyataan lemahnya pengawasan dan meningkatnya penyimpangan oleh oknum.
Ke depan, tantangan utama pemerintah bukan hanya merespons tuntutan kepala desa, tetapi juga membangun sistem yang mampu menyeimbangkan otonomi desa, transparansi, dan integritas pengelolaan Dana Desa. Tanpa itu, Dana Desa yang sejatinya menjadi motor pembangunan akar rumput justru berisiko terus menjadi sumber polemik dan ketidakpercayaan publik.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Demo Kepala Desa Di Monas Dan Lonjakan Kasus Korupsi: Antara Tuntutan Otonomi Dan Krisis Tata Kelola Dana Desa
