mediamuria.com, Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) secara resmi mengumumkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah memeriksa 27 korporasi dan individu yang diduga kuat berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengumuman ini disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitiar “ST” Burhanuddin dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025
Pernyataan itu disampaikan dihadapan media dan juga Presiden Prabowo Subianto, yang hadir dalam acara tersebut. Jaksa Agung menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap para pihak ini merupakan bagian dari langkah awal investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyebab banjir yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatera beberapa minggu sebelumnya.
Bukan Sekadar Bencana Alam: Penyebab yang Lebih Dalam
Menurut penjelasan Jaksa Agung, penyebab banjir bandang di Sumatera bukan hanya fenomena cuaca ekstrem semata, tetapi terhubung erat dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Temuan Satgas PKH, yang dikonfirmasi melalui analisis bersama Pusat Riset Interdisipliner Institut Teknologi Bandung (ITB), menunjukkan adanya alih fungsi lahan yang masif di bagian hulu dari daerah aliran sungai (DAS).
Alih fungsi lahan ini, yang dilakukan oleh beberapa pihak yang kini tengah diperiksa, menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi di hulu DAS. Akibatnya, daya serap tanah berkurang drastis, sehingga ketika hujan ekstrem terjadi, air tidak tertahan di tanah tetapi langsung mengalir deras ke hilir, memperbesar risiko banjir bandang dan longsor.
Siapa yang Diperiksa – Nama Tidak Dirilis Namun Fakta Perlu Diawasi
Meski satgas telah memanggil dan meminta keterangan dari 27 perusahaan dan individu, hingga saat ini nama mereka belum dipublikasikan secara resmi oleh aparat penegak hukum. Hal ini bukan tanpa alasan menurut pernyataan resmi, proses klarifikasi masih berlangsung dan Kejagung menegaskan bahwa publikasi nama sebelum ada keputusan hukum bisa menimbulkan masalah hukum lain di kemudian hari.
Namun media sebelumnya melaporkan bahwa pihak-pihak yang diperiksa terdiri dari korporasi besar di sektor seperti perkebunan, tambang, dan industri lain yang beroperasi di kawasan hulu sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya masih dalam pendalaman Satgas PKH.
Tahap Selanjutnya: Investigasi dan Tindak Lanjut Hukum
Jaksa Agung memberikan sinyal kuat bahwa pemeriksaan terhadap 27 pihak ini bukanlah akhir dari proses hukum, melainkan awal dari serangkaian tindakan investigatif yang lebih mendalam. Satgas PKH bersama instansi terkait lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepolisian RI akan melanjutkan pengumpulan bukti dan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan, serta mengupayakan percepatan penuntasan kasus sesuai hukum yang berlaku.
Melalui investigasi lanjutan ini, aparat penegak hukum berharap dapat menentukan apakah terdapat pelanggaran pidana lingkungan atau pelanggaran lain yang membuat para pihak tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Jika bukti cukup, langkah hukum seperti penetapan tersangka, pengajuan tuntutan, dan proses di pengadilan dapat dijalankan ke depannya.
Respons Publik dan Harapan dalam Penegakan Hukum
Pengumuman ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat luas, terutama dari korban bencana dan aktivis lingkungan. Banyak yang menyambut positif langkah Kejagung karena menunjukkan bahwa negara tidak sekadar melihat kejadian ini sebagai bencana alam biasa, tetapi juga menyelidiki jika ada perbuatan manusia yang memperparah dampak bencana tersebut.
Masyarakat berharap pemeriksaan ini dapat menjadi momentum untuk penegakan hukum lingkungan yang tegas dan adil, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor besar seperti korporasi. Karena selama ini dugaan impunitas sering muncul di berbagai kasus lingkungan, publik menaruh harapan agar kasus ini tidak “hilang begitu saja” setelah pemberitaan awal berlalu.
Aspek Lingkungan Sebagai Inti Permasalahan
Ahli lingkungan selama ini menekankan bahwa perlindungan hutan dan pengelolaan lahan yang baik merupakan kunci mitigasi bencana. Hutan dan vegetasi di daerah hulu DAS memainkan peran penting dalam menyerap air hujan, memperlambat aliran air, dan mencegah longsor. Ketika vegetasi hilang akibat alih fungsi lahan, kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air berkurang, sehingga banjir besar lebih mungkin terjadi ketika curah hujan tinggi melanda.
Dengan demikian, langkah penegakan hukum seperti yang dilakukan Satgas PKH dianggap penting dalam menjaga fungsi ekologis kawasan hutan, selain juga memberikan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan.
Perlindungan Institusi Penegak Hukum sebagai Elemen Kunci
Selain aspek hukum dan lingkungan, publik juga mengawasi bagaimana Kejaksaan Agung menjalankan tugasnya dengan independen dan profesional. Banyak berharap agar proses ini berlangsung transparan tapi tetap adil, tanpa tekanan politik atau pengaruh dari luar. Kontrol sosial dari media, masyarakat sipil, dan akademisi dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga agar penegakan hukum tidak melemah di tengah dinamika politik dan ekonomi.
Momentum Penegakan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan
Pengumuman bahwa 27 korporasi dan individu diperiksa terkait banjir bandang di Sumatera merupakan berita penting yang tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan, tanggung jawab korporasi, dan harapan masyarakat akan tata kelola yang lebih baik. Langkah ini bisa menjadi titik awal perubahan kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan pengarusutamaan hukum lingkungan di Indonesia.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan hal ini dengan tegas pada 24 Desember 2025 dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, menandai babak baru dalam penyelidikan kasus yang memiliki dampak sosial luas.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Kejaksaan Agung Umumkan Pemeriksaan 27 Korporasi Dan Individu Terkait Banjir Bandang Di Sumatera
