mediamuria.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia mencatat penurunan signifikan transaksi judi online sepanjang 2025. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai perputaran uang dari aktivitas judi online hingga kuartal III 2025 mencapai sekitar Rp155 triliun, turun sekitar 57 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang menembus Rp359 triliun. Penurunan ini diklaim sebagai hasil kerja kolektif lintas lembaga, terutama melalui pengetatan pengawasan digital dan pemutusan akses keuangan ilegal oleh pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyatakan, capaian tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir secara serius dalam melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi judi online. Menurutnya, pemblokiran konten, penindakan akun promosi, serta kolaborasi dengan PPATK dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam menekan aktivitas ilegal di ruang digital.
Pemblokiran Masif dan Pemutusan Aliran Dana
Komdigi mencatat telah memblokir jutaan situs dan konten judi online, termasuk domain utama, situs cermin (mirror), hingga akun media sosial yang digunakan sebagai sarana promosi. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) dan platform digital global.
Di sisi lain, PPATK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan nasional melakukan penelusuran transaksi mencurigakan. Ribuan rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online dibekukan guna memutus aliran dana antara pemain dan bandar. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa pemutusan jalur keuangan merupakan langkah paling efektif karena langsung menyasar inti operasional judi online.
Tak hanya nilai transaksi, PPATK juga mencatat penurunan jumlah pemain judi online secara signifikan. Dari sekitar 9 juta pemain pada 2024, jumlahnya turun menjadi sekitar 3 juta orang pada 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap akses, promosi, dan pembayaran berdampak langsung pada partisipasi masyarakat.
Opini Publik: Sorotan ke Operasi Thailand di Kamboja
Di tengah rilis data resmi pemerintah, muncul opini publik di media sosial yang mengaitkan penurunan judi online di Indonesia dengan operasi keamanan Thailand terhadap pusat-pusat kejahatan siber di kawasan perbatasan Kamboja. Sejumlah warganet menilai bahwa pengetatan tersebut ikut mengganggu jaringan judi online lintas negara yang selama ini diduga beroperasi dari wilayah Kamboja dan menyasar pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Narasi ini ramai diperbincangkan setelah berbagai media internasional melaporkan operasi aparat Thailand yang memutus pasokan listrik, jaringan internet, dan akses logistik ke kawasan yang dicurigai sebagai pusat online scam dan judi ilegal. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai lokasi kompleks kasino dan gedung operasional sindikat kejahatan siber yang melibatkan warga lintas Negara.
Sebagian publik bahkan menyebut operasi tersebut sebagai bentuk “opresi” atau tekanan keras Thailand terhadap wilayah Kamboja yang dianggap menjadi sarang kejahatan digital. Namun, pandangan ini berkembang sebagai opini masyarakat, bukan kesimpulan resmi pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional.
Pemerintah: Tidak Ada Klaim Keterkaitan Langsung
Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Komdigi maupun PPATK yang menyebut operasi Thailand di Kamboja sebagai penyebab langsung penurunan transaksi judi online di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa penurunan tersebut terutama didorong oleh kebijakan domestik yang sistematis dan berkelanjutan.
Pengamat kebijakan digital menilai, meskipun secara logika gangguan terhadap pusat operasi judi online di luar negeri berpotensi memberi dampak tidak langsung, namun secara metodologis sulit dibuktikan tanpa data lintas negara yang terverifikasi. Oleh karena itu, keterkaitan tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai konteks regional, bukan faktor utama.
Fenomena Regional dan Kejahatan Transnasional
Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir memang menjadi sorotan dunia internasional terkait maraknya kejahatan siber lintas negara, termasuk judi online dan penipuan daring. Laporan sejumlah media global menyebut bahwa jaringan ini kerap memanfaatkan kelemahan hukum, kawasan perbatasan, dan perlindungan bisnis kasino untuk menjalankan operasinya.
Dalam konteks ini, operasi keamanan Thailand dipandang sebagai bagian dari upaya regional memberantas kejahatan transnasional. Namun, setiap negara tetap memiliki tantangan dan kebijakan masing-masing dalam menangani dampak kejahatan tersebut di dalam negeri.
Tantangan yang Masih Mengintai
Meski penurunan transaksi judi online dinilai signifikan, pemerintah mengakui tantangan belum sepenuhnya selesai. Situs baru terus bermunculan, promosi terselubung masih ditemukan di media sosial, dan pelaku kerap memanfaatkan teknologi baru untuk menghindari pemantauan.
Komisi I DPR RI mendorong Komdigi untuk terus memperkuat sistem pengawasan digital dan meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam praktik judi online. Edukasi publik dinilai penting agar penurunan transaksi tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.
Penurunan transaksi judi online hingga 57 persen pada 2025 merupakan capaian signifikan yang didukung data resmi pemerintah dan lembaga keuangan negara. Langkah pemblokiran masif, pemutusan aliran dana, serta penindakan promosi ilegal menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.
Sementara itu, opini publik yang mengaitkan penurunan judi online dengan operasi Thailand di Kamboja menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap dimensi regional kejahatan digital. Namun, hingga kini keterkaitan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi dan masih berada pada ranah spekulasi publik.
Ke depan, pemerintah menilai kolaborasi domestik yang kuat serta kerja sama regional akan menjadi kunci dalam memastikan praktik judi online tidak kembali tumbuh dan merugikan masyarakat luas.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Komdigi Umumkan Transaksi Judi Online Turun 57 Persen, Publik Justru Soroti Operasi Thailand Di Kamboja
