mediamuria.com, KUDUS – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
Peraturan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak dari berbagai ancaman yang muncul di dunia digital, terutama dari penggunaan media sosial dan platform digital yang memiliki risiko tinggi bagi perkembangan psikologis anak.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pemerintah mengambil langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Menurut Meutya Hafid, kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi aturan turunan dari PP Tunas yang sebelumnya telah disusun pemerintah sebagai dasar perlindungan anak di ruang digital.
“Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa dasar dari kebijakan tersebut sangat jelas. Anak-anak Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang semakin nyata dari berbagai konten negatif di internet.
Ancaman tersebut mulai dari paparan pornografi, perundungan siber atau cyberbullying, penipuan online, hingga persoalan adiksi atau kecanduan terhadap media sosial dan platform digital.
“Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama adalah adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” jelas Meutya Hafid.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang lebih kuat ketika berinteraksi dengan teknologi digital yang semakin berkembang.
Tahap implementasi dari peraturan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Pada tahap awal pelaksanaan, akun milik anak di bawah usia 16 tahun yang terdaftar pada platform digital berisiko tinggi akan mulai dinonaktifkan secara bertahap.
Beberapa platform yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.
Platform-platform tersebut dinilai memiliki tingkat interaksi digital yang tinggi serta berpotensi menghadirkan berbagai konten yang tidak sesuai bagi anak-anak di bawah umur apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.
Pemerintah menegaskan bahwa proses penonaktifan akun ini tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan akan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia menjalankan kewajiban kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.
“Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital,” kata Meutya Hafid.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk melindungi masa depan generasi muda Indonesia dari dampak negatif perkembangan teknologi digital yang tidak terkendali.
“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” tambahnya.
Keputusan pemerintah tersebut juga mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai kebijakan ini memiliki tujuan yang sangat baik, terutama dalam melindungi perkembangan mental dan psikologis anak di era digital.
Saat ini, penggunaan media sosial di kalangan anak-anak memang semakin meningkat. Bahkan tidak sedikit anak yang sudah aktif menggunakan berbagai platform digital sejak usia sekolah dasar.
Jika penggunaan media sosial tidak disertai pengawasan yang tepat dari orang tua maupun lingkungan sekitar, hal ini berpotensi membawa dampak negatif bagi perkembangan anak.
hingga berbagai bentuk ujaran kebencian dapat dengan mudah diakses melalui media sosial apabila tidak ada sistem pembatasan yang jelas.
Selain itu, fenomena kecanduan media sosial juga menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi generasi muda saat ini. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan media sosial cenderung mengalami penurunan fokus belajar, gangguan pola tidur, hingga perubahan perilaku sosial.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun dinilai memiliki berbagai manfaat yang cukup besar.
Salah satu manfaat utama dari kebijakan ini adalah memberikan perlindungan terhadap kesehatan mental anak. Anak-anak yang masih berada pada tahap perkembangan psikologis tentu membutuhkan lingkungan yang aman dan stabil untuk tumbuh dengan baik.
Dengan adanya pembatasan akses terhadap media sosial, anak-anak dapat terhindar dari berbagai tekanan sosial yang sering muncul di dunia digital, seperti perbandingan gaya hidup, perundungan daring, maupun konten yang dapat memicu kecemasan.
Manfaat lainnya adalah membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak. Selama ini banyak orang tua merasa kesulitan mengontrol penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka.
Dengan adanya regulasi yang jelas dari pemerintah, orang tua tidak lagi harus menghadapi persoalan tersebut sendirian. Regulasi ini menjadi bentuk dukungan negara bagi keluarga dalam menjaga anak-anak dari dampak negatif teknologi digital.
Selain itu, pembatasan akses media sosial juga diharapkan dapat mendorong anak untuk lebih aktif dalam kegiatan positif di dunia nyata, seperti belajar, berolahraga, bersosialisasi secara langsung dengan teman, serta mengembangkan berbagai keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi pesan penting bagi perusahaan teknologi global agar lebih bertanggung jawab dalam menyediakan layanan digital yang aman bagi pengguna anak-anak.
Pemerintah berharap seluruh penyelenggara sistem elektronik dapat mematuhi aturan ini dan berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat bagi generasi muda Indonesia.
Dengan hadirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak mengorbankan masa depan anak-anak.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar untuk membangun ruang digital yang lebih aman, sehat, dan ramah bagi generasi penerus bangsa di tengah era transformasi digital yang terus berkembang.
Ditulis oleh : Syam
Jurnalis Media Muria
Baca Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Pemerintah Terbitkan Permen Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, Akses Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun Mulai Dibatasi
