Pemerintah Keluarkan Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi

mediamuria.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah program bantuan yang disebut sebagai paket stimulus ekonomi 8+4+5, setelah rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta pada Senin, 15 September 2025. Dalam rinciannya paket stimulus 8+4+5 adalah 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.

Salah satu stimulus dalam delapan inisiatif utama adalah diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir dan logistik. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan terhadap 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan melalui stimulus paket ekonomi ini, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025.

“Dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 persen kita bisa capai,” kata Airlangga.

Adapun saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen pada kuartal II 2025, menunjukkan pemulihan setelah perlambatan ekonomi pada kuartal sebelumnya, yakni 4,87 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Ditanya defisit seperti apa? Kan yang paling besar itu 2×10 kg (bantuan pangan beras) itu sekitar Rp 7 triliun sudah ada, uangnya ada kami siapkan. Bukan berarti defisitnya melebar,” kata Purbaya.

Purbaya merujuk program bantuan pangan berupa beras 10 kg selama dua bulan, Oktober-November dengan anggaran paling jumbo. Kebijakan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp7 triliun.

“Jadi ini adalah optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak pada perekonomian tanpa merubah defisit yang terlalu signifikan.”

8 Program Akselerasi 2025

Berikut 8 program akselerasi 2025 dari Pemerintah :

• Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)

Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus. Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.

• Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata

Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.

• Bantuan pangan periode Oktober-November 2025

Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras dibulan Oktober-November.

• Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan

Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang

• Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Program ini dilakukan dengan menurunkan bunganya , jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5 persen, ini diturunkan menjadi BI rate plus 3 persen

• Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum

• Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)

Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan

• Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.

ini semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting diberbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam

4 Program Tahun 2026

Sementara untuk 4 program ditahun 2026 meliputi :

• Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
• Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
• Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Industri Padat Karya (APBN 2026)
• Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

Berikut ini daftar lima program penyerapan tenaga kerja:

• Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 1 juta tenaga kerja pada Desember.
• Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan jangka panjang menciptakan 200.000 lapangan kerja.
• Revitalisasi tambak Pantura seluas 20.000 hektar diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja.
• Modernisasi 1.000 Kapal Nelayan diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja.
• Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.

Baca Juga Berita Lainnya Dari Laman mediamuria.com