mediamuria.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tengah kembali mengkaji skema sekolah enam hari per minggu, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK. Kebijakan ini mencuat dalam beberapa bulan terakhir dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, orang tua, dan siswa.
Awal Wacana dan Alasan Kebijakan
Pada 2 Oktober 2025, Pemprov Jawa Tengah secara resmi menyatakan bahwa mereka sedang mengkaji kembali penerapan kebijakan enam hari sekolah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan bahwa kajian dilakukan dengan melibatkan akademisi serta elemen masyarakat untuk mendapatkan masukan menyeluruh.
Salah satu motivasi utama di balik wacana ini adalah masalah pengawasan anak. Menurut Taj Yasin, dengan sistem lima hari sekolah saat ini, anak-anak memiliki dua hari libur (Sabtu dan Minggu), namun satu dari dua hari libur tersebut dianggap “tanpa pengawasan” karena banyak orang tua yang tetap bekerja bahkan enam atau tujuh hari per minggu menurut kajian Pemprov.
Lebih lanjut, Pemprov menegaskan bahwa kebijakan enam hari ini merupakan bagian dari “komitmen terhadap kesejahteraan anak.” Dengan menambah satu hari sekolah, diharapkan anak-anak bisa mendapat lingkungan yang lebih terstruktur dan terlindungi dari risiko hal-hal negatif saat berada di luar pengawasan orang tua.
Ruang Lingkup Kebijakan dan Jenjang
Menurut Taj Yasin, rencana awal kebijakan enam hari akan difokuskan pada jenjang SMA dan SMK, yang berada di bawah kewenangan provinsi. Namun, Pemprov tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa diperluas ke tingkat SD, SMP, TK, dan PAUD meskipun jenjang tersebut berada di bawah kewenangan kabupaten/kota.
Kontroversi dan Penolakan Publik
Wacana sekolah enam hari di Jawa Tengah memicu reaksi publik yang kuat. Banyak siswa dan orang tua menyuarakan penolakan, terutama melalui media sosial dan petisi daring yang mengumpulkan ribuan tanda tangan. Mereka menilai tambahan satu hari sekolah dapat meningkatkan kelelahan dan mengurangi waktu istirahat akhir pekan. Para pakar pendidikan juga memberi catatan kritis. Menurut mereka, perubahan jadwal belajar harus mempertimbangkan kesehatan mental siswa, beban kurikulum, dan efektivitas pembelajaran. Pakar menegaskan bahwa kebijakan seperti ini tidak boleh terburu-buru diterapkan tanpa kajian mendalam dan dialog publik yang menyeluruh.
Salah satu penolakannya adalah munculnya petisi online menolak kebijakan enam hari sekolah di Jawa Tengah. Petisi tersebut, yang dibuat pada 12 November 2025, bahkan menyatakan bahwa kebijakan akan mulai berlaku Januari 2026.
Dalam petisi, dituliskan bahwa sejak diberlakukan sistem lima hari, banyak siswa merasakan dampak positif dalam kesejahteraan mental dan fisik. Libur akhir pekan dua hari dinilai sangat penting: memberi waktu istirahat, berekreasi, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Penolakan ini menunjukkan kekhawatiran publik bahwa rencana kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan anak.
Tanggapan Pemerintah dan Kajian Akademis
Meski wacana enam hari sekolah terus digodok, Pemprov menyatakan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Hasil kajian dari para pakar pendidikan, perguruan tinggi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi penentu utama sebelum kebijakan ini diimplementasikan.
Menurut Wagub Taj Yasin, pemikiran soal sekolah enam hari juga merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk memberikan perlindungan kepada anak saat berada di luar rumah.
Kalender Pendidikan dan Rencana Implementasi
Salah satu bukti bahwa wacana ini berada pada tahap serius adalah dalam Kalender Pendidikan (Kaldik) Provinsi Jawa Tengah untuk tahun ajaran 2025/2026. Dalam dokumen resmi, tercantum bahwa SMA/SMK akan menerapkan 6 hari sekolah.
Namun, tidak berarti kebijakan ini sepenuhnya disepakati sepihak tanpa kritik. Karena keputusan akhir masih bergantung pada hasil kajian dan konsultasi publik, masih ada peluang bahwa penyesuaian atau perubahan bisa terjadi sebelum kebijakan resmi dijalankan.
Risiko, Manfaat, dan Tantangan
Manfaat Potensial
- Pengawasan lebih baik terhadap siswa karena lebih sedikit waktu luang tanpa pengawasan orang tua.
- Rutinitas terstruktur: siswa bisa menjalani kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, atau pembelajaran tambahan dengan lebih konsisten.
- Perlindungan sosial: dengan lebih banyak waktu di sekolah, anak-anak mungkin lebih terlindungi dari risiko perilaku negatif di luar rumah.
Risiko dan Tantangan
- Beban siswa: Menambah hari sekolah bisa meningkatkan tekanan akademis dan fisik, apalagi jika durasi harian tinggi.
- Kesehatan mental: Libur dua hari bisa jadi waktu penting untuk pemulihan mental, pengurangan libur bisa berdampak negatif.
- Sumber daya sekolah: Sekolah perlu menyiapkan guru, fasilitas, dan infrastruktur untuk mendukung operasi enam hari.
- Penolakan publik: Sebagaimana terlihat dari petisi, ada kekhawatiran dari orang tua dan siswa bahwa kebijakan belum mempertimbangkan dampak menyeluruh.
Wacana pengembalian sekolah enam hari di Jawa Tengah bukanlah isu kecil atau sekadar wacana simbolis pemerintah provinsi tampak serius dengan memasukkannya dalam kajian formal dan kalender pendidikan. Namun, seiring resonansi publik yang beragam termasuk penolakan melalui petisi, keputusan akhir kemungkinan akan melalui proses pertimbangan matang. Jika benar dijalankan, kebijakan ini bisa mulai berlaku untuk SMA dan SMK mulai tahun ajaran 2025/2026, meski implementasi penuh dan ekstensinya ke jenjang lain masih tergantung hasil kajian yang tengah berlangsung.
Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com
Selanjutnya: Pengembalian Sekolah 6 Hari Di Jawa Tengah: Wacana, Kontroversi, Dan Rencana Pelaksanaan
