Prabowo Lantik 25 Pejabat Negara, Mulai Dari Gubernur Hingga Wakil Menteri, Serta Pelantikan Dubes LBBP Dan Wakil Dubes RI

mediamuria.com, Jakarta – Prabowo Subianto secara resmi melantik dan memandu pengucapan sumpah/janji sejumlah pejabat Negara pada hari Rabu, 8 Oktober 2025 di Istana Negara, Jakarta. Acara ini menandai penyesuaian susunan pejabat di kabinet dan lembaga strategis, sekaligus mempertegas komitmen terhadap akuntabilitas dan profesionalitas publik.

Jenis Pejabat yang Dilantik

Berdasarkan siaran resmi Sekretariat Kabinet dan laman Setkab, pelantikan ini mencakup :

• Dua wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih :
• Akhmad Wiagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri
• Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan

• Dua Asisten Khusus Presiden :
• Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan
• Agung Gumilar sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis

• Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN)
• Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN
• Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala I dan II BP BUMN

• Anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• Anggito Abimanyu sebagai Ketua merangkap anggota
• Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
• Doddy Zulverdi sebagai anggota komisioner
• Suminto sebagai anggota komisioner
• Aida S. Budiman sebagai anggota komisioner dan
• Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai anggota komisioner

• Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
• Matius Fakhiri sebagai Gubernur Papua 
• Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai Wakil Gubernur Papua

• Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix
• Vernando Wanggai sebagai ketua.
• John Wempi Wetipo, 
• Ignatius Yogo Triyono, 
• Paulus Waterpauw, 
• Ribka Haluk, dan 
• Gracia Josaphat Jobel Mambrasar.

• Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) dan Wakil Dubes
• Lukman Hakim Siregar, Dubes LBBP RI untuk Republik Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus;
• Adam Mulawarman Tugio, Dubes LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi;
• Andy Rachmianto, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg, Uni Eropa, berkedudukan di Brussels;
• Kuncoro Giri Waseso, Dubes LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, berkedudukan di Kairo;
• Berlian Helmy, Dubes LBBP RI untuk Republik Azerbaijan, berkedudukan di Baku;
• R.M. Iman Hascarya Kusumo, Dubes LBBP RI untuk Malaysia, berkedudukan di Kuala Lumpur;
• Listyowati, Dubes LBBP RI untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal, berkedudukan di Dhaka;
• Syahda Guruh Langkah Samudera, Dubes LBBP RI untuk Negara Qatar, berkedudukan di Doha;
• Hotmangaradja Pandjaitan, Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura, berkedudukan di Singapura;
• Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda, berkedudukan di  Den Haag;
• Irene, Wakil Duta Besar pada Perwakilan Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.

Keppres Jadi Landasan Hukum Pelantikan

Pelantikan tersebut tertuang dalam beberapa Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi dasar hukum pengangkatan pejabat.

• Keppres Nomor 32/M Tahun 2025: Pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri Kabinet Merah Putih.
• Keppres Nomor 109/P Tahun 2025: Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.
• Keppres Nomor 110/P Tahun 2025: Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
• Keppres Nomor 111/P Tahun 2025: Penetapan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
• Keppres Nomor 33/M Tahun 2025: Pengangkatan Asisten Khusus Presiden.
• Keppres Nomor 112/P Tahun 2025: Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
• Keppres Nomor 113/P Tahun 2025: Penugasan Wakil Duta Besar Republik Indonesia.

Proses Upacara dan Pengucapan Sumpah/Janji

Upacara dilaksanakan dengan penuh ketertiban dan khidmat di Istana, diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) yang relevan sebagai dasar hukum pengangkatan pejabat-pejabat tersebut. Presiden Prabowo memandu langsung pengambilan sumpah jabatan, diikuti oleh para pejabat baru secara bergantian atau bersama-sama.

Teks sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden antara lain mengandung janji untuk “setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta “menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara.”  Bagi pejabat yang diangkat di lembaga teknis (seperti BP BUMN), pengucapan sumpah disesuaikan dengan kaidah menurut agama yang diikuti, dipandu rohaniwan sesuai ketentuan.

Setelah pengambilan sumpah, pejabat yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan, disaksikan oleh Presiden dan pejabat tinggi negara yang hadir. Sesi ini diakhiri dengan ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para tamu undangan.

Hadir Para Pejabat dan Tamu Undangan

Acara pelantikan dan pengucapan sumpah ini dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga negara, kabinet (menteri dan wakil menteri), Panglima TNI, Kapolri, serta para pejabat terkait dari kementerian, lembaga, dan tamu protokol negara.  Kehadiran para pemangku jabatan tertinggi menunjukkan betapa pentingnya momentum ini sebagai ajang deklarasi tata kelola pemerintahan yang baru atau penyesuaian struktural dalam kabinet serta lembaga negara.

Makna dan Implikasi Pergantian Pejabat

Pelantikan dan pengucapan sumpah ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan mencerminkan dinamika restrukturisasi birokrasi dan diplomasi pemerintah. Beberapa poin makna penting:

Penyegaran kabinet dan penyesuaian strategi: Penunjukan wakil menteri dan asisten khusus menggambarkan tekad pemerintah untuk memperkuat kinerja kementerian dan memperkuat fungsi analisis kebijakan.

Reformasi BUMN: Dengan pengangkatan pejabat di BP BUMN (sebagai transformasi dari Kementerian BUMN), pemerintah memposisikan badan regulasi baru sebagai alat reformasi dan penyehatan Badan Usaha Milik Negara.

Penguatan sektor keuangan & stabilitas: Dengan pelantikan anggota Dewan Komisioner LPS, pemerintah menegaskan urgensi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan simpanan masyarakat.

Diplomasi global: Pelantikan para duta besar menunjukkan prioritas Indonesia dalam memperluas jaringan diplomasi, merespons dinamika global, dan memperkuat posisi di arena internasional.

Baca Juga Berita Lainnya Melalui Laman mediamuria.com