Ramai di Media Sosial Tentang 17+8 Tuntutan Rakyat.

mediamuria.com – Ramai di media sosial terkait tentang 17+8 tuntutan rakyat. Hal ini muncul akibat kondisi di masyarakat yang masih bergejolak dan belum kondusif. Masyarakat menuntut akan keadilan yang ingin mereka dapatkan dari Pemerintahan Indonesia. Aksi-aksi yang di lakukan akibat dari semua apa yang mereka tuntut tidak pernah dianggap oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

17+8 tuntutan ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberpa hari terakhir, diantaranya :

• Tuntutan 7 hari @salsaer @jeromepolin @cherylmarella hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar & Instagram story.
• Desakan 211 oeganisasi masyarkatn sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI,
• Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
• Pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI,
• Pernyataan Sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia,
• Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025,
• 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan.

17 Tuntutan rakyat dalam 1 minggu, dengan deadline 5 september 2025, meliputi :

Tugas Presiden Prabowo

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandate jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

• Bekukan Kenaikan Gaji / Tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)

• Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumash, fasilitas DPR)
• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

Tugas Ketua Umum Partai Politik

• Pecat atau Jatuhkan Sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
• Umumkan komitmjen partai untuk berpihak kepada masyarakat di tengah krisis
• Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama Mahasiswa serta Masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
• Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian Massa yang sudah tersedia
• Tangkap dan proses hokum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

• Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan pengamanan sipil
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan Upah Layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK Massal dan lindungi buruh kontrak
• Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 tahun, deadline 31 Agustus 2026, meliputi :

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-besaran, lakukan audit ind4ependen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar persyaratan anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kerja. Hapuskan perlakuan istimewa pension seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak di tanggung APBN,
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif, Partai potik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil, Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari Pusat ke Daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyan dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sitem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis, DPR harus merevisi UU Kepolisian Desentralisasi fungsi polisi, ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langakah awal
6. TNI kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian, pemerintah harus mencabut mandate TNI dari proyek sipil seperti Pertanian sklaa besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan, Tinjau serius kebijakan PNS & Prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan Lingkungan. Evaluasi UU Ciptakartya yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Itulah beberapa tuntutan Masyarakat terhadap Pemerintahan Republik Indonesia.