mediamuria.com Jakarta – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, pemerintah kembali dihadapkan pada persoalan klasik: lemahnya serapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Situasi ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa terdapat sejumlah K/L yang memilih mengembalikan anggaran hingga mencapai Rp3,5 triliun karena tidak mampu merealisasikan belanja sesuai target.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya pada pertengahan November 2025, dalam sebuah konferensi pers resmi di Jakarta yang diberitakan oleh berbagai media nasional. Saat itu, Purbaya secara terang-terangan menyebut bahwa beberapa K/L “nyerah”, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan mereka menyerap anggaran hingga akhir tahun.
Purbaya: “Mereka nyerah, nggak sanggup belanja”
Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa hingga minggu kedua November 2025, total anggaran yang dikembalikan telah mencapai Rp3,5 triliun. Angka tersebut muncul dari K/L yang merasa tidak akan sanggup mengejar target realisasi belanja dalam sisa waktu penutupan APBN 2025.
“Ada beberapa K/L yang nyerah. Mereka bilang tidak mampu membelanjakan sampai akhir tahun, jadi uangnya dikembalikan. Totalnya sudah Rp3,5 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers tersebut.
Meski demikian, ketika ditanya wartawan mengenai K/L mana saja yang melakukan pengembalian dana, Purbaya memilih irit bicara. Ia menolak menyebutkan nama-nama kementerian dan lembaga tersebut dengan alasan internal pemerintahan dan penilaian kinerja yang masih berlangsung.
“Kementerian apa? Ah, itu rahasia. Yang jelas, mereka tidak mampu menyerap anggaran sepenuhnya,” katanya sambil tersenyum.
Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan publik dan memicu diskusi mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan APBN.
Serapan Anggaran Lemah, Realisasi Belanja Belum Memuaskan
Data Kementerian Keuangan hingga September–Oktober 2025 menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja K/L masih jauh dari proyeksi. Beberapa indikator utama menunjukkan:
- Realisasi belanja K/L sekitar 55%–62% dari total pagu menjelang kuartal IV 2025.
- Beberapa lembaga tingkat realisasinya bahkan berada jauh di bawah 50%.
- Sejumlah program strategis dan kegiatan fisik mengalami keterlambatan proses administrasi, pengadaan, hingga hambatan teknis di lapangan.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah K/L lebih memilih mengembalikan anggaran tersebut daripada memaksakan belanja yang berisiko bermasalah di akhir tahun.
Purbaya menegaskan bahwa secara umum belanja pemerintah pusat masih berada dalam jalur yang direncanakan, namun tidak dipungkiri ada beberapa unit kerja yang kewalahan mengelola anggaran yang telah diberikan.
Pengembalian Anggaran: Apa Implikasinya?
Pengembalian anggaran sebesar Rp3,5 triliun tentu bukan hal sepele mengingat APBN dirancang sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika anggaran tidak terserap, potensi stimulus terhadap sektor riil menjadi berkurang.
Purbaya menyampaikan bahwa dana yang dikembalikan tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, melainkan:
- Dapat dialihkan ke program yang lebih siap dijalankan;
- Dapat digunakan untuk memperkuat cadangan fiskal menghadapi ketidakpastian ekonomi global;
- Berpotensi digunakan untuk membayar utang negara bila dianggap lebih efisien.
Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi mana yang paling tepat demi menjaga efektivitas belanja negara.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah memberi manfaat. Kalau ada yang tidak sanggup belanja, ya kita alokasikan ke sektor yang lebih siap,” kata Purbaya.
Evaluasi Kinerja dan Pengawasan Anggaran Diperketat
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, pemerintah mengambil langkah baru dalam sistem pengawasan belanja. Salah satunya adalah pengalihan fungsi monitoring ke Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) di bawah koordinasi Menteri Sekretaris Negara.
Dengan langkah ini, alur pengawasan proyek strategis nasional akan lebih terpusat dan intensif, mulai dari level kementerian hingga pemerintah daerah.
Menurut Purbaya, perubahan mekanisme ini diharapkan mampu mendorong K/L lebih disiplin dalam merencanakan dan menjalankan program belanja sejak awal tahun, bukan menunggu hingga kuartal akhir.
Kritik Pengamat: Transparansi Perlu Ditingkatkan
Sejumlah analis kebijakan anggaran menilai bahwa fenomena pengembalian dana ini menunjukkan adanya:
- Perencanaan yang kurang matang,
- Kemampuan eksekusi program yang belum merata antar-K/L,
- Lemahnya koordinasi lintas institusi,
- Serta rendahnya kesiapan administrasi proyek.
Selain itu, kritik menguat karena Menteri Keuangan tidak mengungkap nama-nama K/L yang mengembalikan anggaran, dianggap sebagai bentuk kurang transparan terhadap publik.
Namun demikian, sebagian pihak menilai keputusan tidak mempublikasikan nama-nama K/L tersebut adalah bagian dari kebijakan internal pemerintah agar evaluasi dapat berjalan lebih objektif sebelum disampaikan ke kabinet.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pertengahan November 2025 ini menjadi salah satu sorotan besar dalam dinamika pengelolaan APBN menjelang akhir tahun 2-25. Dengan nilai pengembalian hingga mencapai Rp3,5 triliun, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran di masa depan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak berhenti hanya pada persoalan serapan yang rendah.
